TARAKAN – Lagi-lagi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menimbulkan polemik di Kota Tarakan. Persoalan tersebut, mendapat perhatian dari DPRD Kota Tarakan dengan langsung melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (Opd) terkait bersama Lurah, RT dan stakeholder bersangkutan pekan lalu.
Wakil Ketua DPRD Yulius Dinandus mengatakan penyaluran bansos di Kota Tarakan, menimbulkan polemik dengan saling komplain. Kondisi itu terjadi lantaran penerima bansos yang sebelumnya merasa masih berhak digantikan dengan orang lain.
“Dimana-mana sekarang memang terjadi saling komplain di masyarakat dalam penerimaan bansos. Ada yang merasa harusnya lebih layak karena ketidakmampuan dibandingkan dengan yang lainnya, ada juga yang merasa kok saya digantikan padahal saya masih lebih layak, polemik ini kan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu,” kata Yulius.
Dijelaskan Yulius, mengurai permasalahan tersebut, pihaknya memanggil opd terkait bersama Lurah, Ketua RT dan stakeholder bersangkutan, untuk duduk bersama menyelesaikan keluhan ini.
“Makanya beberapa RT berusaha untuk mengusulkan nama-nama yang baru dengan melihat kondisi lapangan yang sesungguhnya, tapi tentu bahwa untuk menentukan itu betul atau tidak bukan hanya RT tetapi tim. Maka assesment yang dilakukan itu adalah disertai dengan Lurah, Dinsos, Disnaktan, karena Disnaktan yang mengeksekusi langsung sebagai penyalur itu betul atau tidak,” ujar politisi Hanura.
Yulius menyarankan supaya penerima bansos yang sudah ada namanya dan tidak bermasalah, agar tetap disalurkan. Sedangkan yang belum ada namanya, untuk menunggu hasil assessment apakah masih layak atau tidak.
“Maka dari pihak DPRD mengusulkan yang sudah disahkan, tetap kita jalani itu yang sudah ada nama disalurkan saja. Bagi yang belum ada namanya, semua berproses sampai pada hari saat tergantikan dengan baik,” pesannya.
Yulius berpesan kepada seluruh Ketua RT dan Kelurahan, dalam penyaluran bansos untuk tetap mengutamakan kondusifitas masyarakat. Sehingga penyaluran bansos berjalan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan.
“Kami meminta yang paling diutamakan oleh RT-RT dan Lurah selaku tombak pemerintahan Kelurahan, utamakan kondusifitas masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, polemik penyaluran bansos yang terjadi dibeberapa RT di Kota Tarakan, bermula dari pengalihan penerima bansos sesuai usulan Ketua RT.
Menurut keterangan Ketua RT, masih ada yang dianggap lebih layak menerima dibandingkan penerima awal. Hanya saja yang diganti penerima bansos pertama, tidak terima dan merasa masih berhak menerima.(*)
