TARAKAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tarakan menyoroti rendahnya daya serap anggaran pada sektor kesehatan dan sosial dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan Fraksi Golkar, Baharudin, dalam Rapat Paripurna XXXII DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Sabtu (28/6/2025).
Dalam pandangannya terhadap Nota Penjelasan Pemerintah atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Golkar mengungkapkan kekhawatiran terhadap rendahnya realisasi pada dua sektor krusial tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan, urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan hanya terealisasi sebesar 88,90 persen dari total anggaran Rp180,30 miliar, atau hanya mencapai Rp160,29 miliar.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan secara rinci, mengapa daya serap untuk urusan ini tidak mencapai 100 persen, padahal masih ada beberapa masalah kesehatan yang belum tuntas,” kata Baharudin dalam penyampaiannya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti Bidang Sosial, di mana dari anggaran sebesar Rp4,71 miliar, hanya terserap Rp4,14 miliar atau sekitar 88,02 persen. Golkar menilai bahwa apabila anggaran tersebut dimaksimalkan, berbagai persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dapat segera ditangani.
“Khusus untuk urusan sosial, jika tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka pengentasan masalah sosial akan berjalan lambat dan bisa berdampak negatif bagi masyarakat secara umum,” tambah Baharudin.
Meski memberikan kritik terhadap daya serap di sektor tertentu, Fraksi Golkar tetap mengapresiasi capaian keseluruhan APBD 2024. Target pendapatan daerah sebesar Rp1,32 triliun terealisasi sebesar Rp1,28 triliun atau 97,03 persen. Kota Tarakan juga berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut sejak 2019.
Fraksi Golkar menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan dan harus dipertahankan. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor vital tetap diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya bisa lebih optimal.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan berikutnya di DPRD. (pra)
