TARAKAN – DPRD Tarakan gelar rapat paripurna penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih di Pilkada 2024. Pada kesempatan ini, Wali Kota Tarakan terpilih, Khairul, menyampaikan harapannya agar kolaborasi pemerintah dan DPRD dapat berjalan baik.
Sinergi tersebut dalam rangka kerjasama merealisasikan janji politik pasangan Kharisma. Langkah awal Khairul setelah dilantik pada 20 Februari mendatang, adalah melakukan telaah terhadap ABPD 2025.
“Saya kira tentu di APBD 2025 perlu ada telaah ulang lagi karena saya sendiri belum tahu isinya apa. Sementara kita ada janji kampanye yang harus direalisasi segera. Karena pasti masyarakat akan menagih,” terang Khairul.
Dalam upaya realisasi janji politik saat kampanye, lanjut Khairul, memerlukan penyesuaian anggaran sehingga baru dapat dilaksanakan pada APBD perubahan 2025 nanti. Karena itu Khairul berharap adanya percepatan untuk pembahasan APBD perubahan saat menjabat.
“Untuk mewujudkan semua janji politik tentu harus butuh anggaran juga. Perlu ada sinkronisasi antara anggaran APBD dengan janji kampanye. Oleh karena itu karena anggaran (ABPD 2025) sudah diketok tentu harapannya di APBD Perubahan. Mudah-mudahan APBD perubaha bisa dilakukan percepatan sehingga nanti termasuk program nasional yang kelihatannya belum terakomodasi seperti makan bergizi gratis, perlu dilakukan telaah ulang,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan muhammad Yunus menyebut, 30 anggota DPRD Tarakan tergabung dalam partai koalisi pendukung pasangan Kharisma. Sehingga komitmen DPRD juga sejalan dengan keinginan Khairul – Ibnu Saud dalam mewujudkan janji kampanye.
“Kita ketahui bersama bahwa 30 anggota DPRD yang ada di Tarakan itu tergabung dalam parpol pendukung Kharisma. Pasti kita di DPRD akan mendukung program yang telah direncanakan atau masuk dalam visi misi Kharisma,” kata Ketua DPRD Tarakan.
Dalam masa awal pemerintahan Khairul – Ibnu Saud, DPRD Tarakan juga fokus dalam mengawal program prioritas pemerintah pusat. Salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini kota Tarakan belum melaksanakan program tersebut karena kendala anggaran.
“Kenapa MBG belum berjalan karena kesiapan pemerintah dengan anggaran, kita belum tahu anggaran diambil dari mana. Kami sudah instruksikan ke Komisi Dua untuk cek (anggaran) ternyata belum ada anggaran yang difokuskan ke situ (MBG),” jelas Muhammad Yunus. (*)
