TARAKAN – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, nomor urut 1, Sulaiman-Adri Patton (SULTON) menyinggung terkait lemahnya sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa semasa pemerintahan Zainal Paliwang.
Dalam sesi tanya jawab, Sulaiman menyebut, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menurun nilai indeks tata kelola pengadaan pemprov kaltara dari 67,0 tahun 2022 menjadi 65,09 pada tahun 2023 dan hanya kategori cukup.
Menurutnya, skor ini menunjukkan tata kelola dan reformasi birokrasi yang dijalankan pemprov kaltara saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja karena nilainya kurang dari standar yang diharapkan oleh pemerintah.
Ia lantas melontarkan pertanyaan bagaimana upaya paslon Zainal-Ingkong Ala (ZIAP) dalam mencegah korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di pemprov Kaltara.
Cawagub nomor urut 2, Ingkong Ala secara lugas menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya, antisipasi korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan baik dalam kepemimpinannya sebagai wakil bupati Bulungan dan juga kepemimpinan Zainal sebagai Gubernur Kaltara.
“Kalau seperti itu sudah kita laksanakan semasa kita menjabat (Wakil Bupati Malinau) kita berupaya supaya efektif, efisien segala kebocoran-kebocoran itu,” papar Ingkong.
“Kalau kita melakukan perencanaan bersama-sama tidak ada kejadian yang menyimpang,” sambung Ingkong.
Zainal A Paliwang menambahkan, selama ia memimpin Kaltara, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah selalu diawali dengan perencanaan. Sehingga dapat menekan potensi korupsi di lingkungan Pemprov Kaltara.
Ia juga menyindir bahwa paslon nomor urut 1 belum punya pengalaman dan baru sekedar berjanji. Sementara, dirinya sudah punya pengalaman memimpin pemerintahan.
“Kegiatan-kegiatan yang disampaikan paslon 1 untuk kami sudah punya pengalaman. Kalau paslon 1 belum punya pengalaman. Kita juga melakukan pendampingan dengan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan sehingga celah-celah untuk tindakan korupsi bisa dicegah,” kata Zainal.
Sulaiman lantas balik menyindir Zainal. Ia mengatakan, semasa menjabat Kabinda Kaltara ia pernah didatangi oleh sejumlah kontraktor yang dijanjikan dalam 1 proyek.
“Sebenarnya ini pengalaman ketika saya Kabinda mendapat laporan banyak tentang pelaku para kontraktor yang kadang-kadang dijanjikan 3-4 orang dalam 1 proyek,” ungkap Sulaiman.
Sulaiman mengatakan, mereka inilah yang tidak terkontrol dengan baik sehingga pihaknya mengharapkan jika penanganan terkontrol dengan baik dan jujur maka hal ini bisa dicegah. Menurutnya, dengan sistem yang ada sekarang masih terdapat celah dan berpotensi masih terjadi permainan.
“Masih banyak celah. Bagi saya sistem yang terbaik itu diadakan pengawasan terbuka oleh masyarakat sehingga siapapun yang ikut lelang dia berhak memvideokan, menyaksikan dan melaporkan di media center kami agar Gubernur mengetahui siapa yang bermain, memeras, dan menipu. Itu yang kita tegakkan, kita bersihkan semuanya!,” tandasnya. (*)
