TARAKAN – Jebolnya tanggul pembuangan limbah batubara PT KPUC di Malinau menimbulkan dampak krisis air bersih hingga ke Kabupaten Tana Tidung. Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman angkat bicara.
Ditegaskan Jufri, pihak perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat yang terdampak. Terlebih masalah air bersih merupakan kebutuhan dasar. Pihak pemerintah setempat juga harus mencari solusi terkait permasalahan yang ada.
“Kami dari DPRD prihatin melihat kejadian di Malinau. Dengan adanya kejadian ini perlu perhatian khusus dari pemerintah dan perusahaan. Karena apapun itu, faktanya tanggul pembuangan limbah batubara jebol. Suka nda suka, perusahaan harus bertanggung jawab,”tegasnya.
Terkait dengan kebutuhan air bersih dan kebutuhan lain, lanjut Jufri, pemerintah dan pihak perusahaan harus serius menangani ini semua. Perusahaan juga harus cepat menyelesaikan permasalahan tanggul yang jebol. Setelah itu, harus ada komitmen perusahaan bahwa kedepan jika kondisi sudah normal, kejadian serupa tidak akan terulang lagi.
“Saya minta perusahaan cepat menyediakan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Perusahaan harus segera turun,”kata Jufri.
Terkait pemanggilan manajemen PT KPUC, politisi Gerindra ini menegaskan akan diagendakan sesegera mungkin.
“Pasti, tidak menutup kemungkinan kami akan memanggil untuk mendengar langsung apa yang akan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Apa saja yang akan mereka berikan kepada masyarakat setempat. Kami juga ingin menanyakan apa kesiapan mereka kedepan tentang tanggul ini. Jangan sampai kejadian seperti ini akan terulang lagi,”ujarnya.
Sebagai perwakilan di legislatif, menurut Jufri, masalah ini tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. Sebab, kita juga masih butuh perusahaan ini.
“Karena dengan adanya perusahaan ini, memudahkan masyarakat sekitar untuk bekerja. Tentu pertumbuhan ekonomi masyarakat juga tumbuh jika perusahaan itu ada,”ungkapnya.
Sebagai provinsi termuda, lanjut Jufri, tentunya DPRD ingin agar banyak investor yang masuk ke Kaltara. Agar mengurangi pengangguran dan membangkitkan perekonomian. Ketika perusahaan makin banyak dan industri berkembang banyak yang merasakan dampaknya utamanya masyarakat sekitar, bukan orang luar.
“Semua harus kita jaga dan akonomodir. Masyarakat harus dijaga dan investor juga. Kita harus mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Apa yang terbaik dengan perusahaan dan masyarakat,”ungkapnya.
Mengenai uji sampel air Malinau yang diduga tercemar, Jufri membeberkan hingga saat ini belum ada hasil uji lab dari DLH yang terbaru. Pihaknya pun telah mendesak DLH untuk segera mengambil sampel air untuk di uji lab sebagai dasar penyelesaian laporan masyarakat Malinau.
“Waktu hearing ke dua dengan tokoh masyarakat Malinau, Tokoh Adat dan Aliansi. Hasil uji lab yang disampaikan DLH itu tahun 2021. Untuk 2022 belum ada. Kami juga masih menunggu hasil lab yang terbaru. Tapi sebelum hasil uji lab itu ada, tanggul KPUC jebol,”pungkasnya.(sha)
