TARAKAN – Aliansi Peduli Demokrasi (apirmasi) yang terdiri dari gabungan organisasi internal dan eksternal kampus memadati jalan menuju Pemkot Tarakan. Ditengah-tengah proses pengambilan sumpah janji, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi, Jumat (23/8/2024).
Kedatangan massa aksi tergabung dalam SERUAN AKSI Indonesia Darurat Demokrasi ini dalam rangka ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan.
Ada banyak gabungan organisasi internal dan eksternal kampus yang hadir hari ini. Organisasi gabungan terkumpul di antaranya HMI, BEM UBT IMM,GMKI, PMII, GMNI, SMNI,LMND, KAMMI, BEM Insteknu, LMND, BEM Stimik PPKIA, BEM Poltek Biskal BEM Instekmuh, IPMMKT, IMDKT, BEM UBT, BEM FH UBT, BEM FPIK UBT, BEM Faferta UBT, BEM FKIP dan BEM Teknik.
Dikatakan Dicky Nuralam, perwakilan HMI Kota Tarakan menyampaikan tuntutan mahasiswa yang turun ke jalan yakni pertama meminta DPRD Tarakan menyatakan sikap untuk menolak RUU Pilkada perubahan keempat RUU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Wali Kota menjadi UU.
Kedua, massa meminta DPRD Kota Tarakan untuk menyatakan sikap mematuhi putusan MK Nomor 60/PUU/XXI/2024 dan putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dalam menyusun RUU Pilkada.
Ketiga, pihak mahasiswa mendesak DPRD Kota Tarakan mendesak ketua umum DPC parpol untuk mengedepankan dan menjunjung tinggi serta menjalankan pelayanan publik serta nilai demokrasi yang subtansial.
Keempat, mahasiswa mendesak KPU segera mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK dan tuntutan masyarakat paling lambat 23 Agustus 2024.
Kelima, meminta DPRD Kota Tarakan berkomitmen selalu berpihak kepada rakyat, dan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan.
Keenam, pihaknya meminta kepada DPRD Tarakan ikut andil dalam penyelesaian masyarakat di Kota Tarakan di antaranya pelayanan publik PLN. Kesejahteraan pembudidaya rumput laut.
“Kesejahteraan petani tambak. Eksploitasi anak, pengelolaan pemeliharaaan sampah, sengketa lahan di Pantai Amal, dan legalitas THM,” paparnya.
Sementara itu, Ainulyansyah Nurdin S, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kaltara juga menyampaikan bahwa jika melihat prosesi berlangsungnya aksi pertama, memang tidak kondusif. Kemudian berikutnya,seharusnya semua 30 anggota DPRD yang dilantik hari ini hadir ke jalan menemui mahasiswa.
“Yang hadir menemui hanya 4 orang. Keempat tidak bersedia dilantik bersama di hadapan rakyat. Ini harus dipertegas, mahasiswa kecewa dan merasa prihatin kondisi yang ada. Berikutnya, kami ingin tekankan adalah tindakan represif kepolisian. Saya salah satu dari lima orang dibawa ke belakang sempat bagian tubuh saya mengalami kontak fisik dari kepolisian,” ujarnya.
Ia mengharapkan ini jadi perhatian bersama bahwa tidak ada tindakan humanis seperti yang seharusnya dilakukan aparat.
Perwakilan massa lainnya, Fawzi dari perwakilan HMI menyampaikan, sepakat ke Polres Tarakan mendalami hal ini. Sehingga pengamanan selanjutnya tanpa aksi kekerasan.
Mahasiswa tidak menerima karena ada rekannya yang berdarah. “Ada yang pecah kepalanya. Itu nanti kami konsolidasikan kembali ke teman-teman aliansi. Yang teman-teman diambil kami tidak tahu,” ujarnya.
Kembali ditanya, Takmengapa tidak menyampaikan tuntutan kepada empat anggota DPRD Tarakan yang menyempatkan hadir saat aksi tadi yakni Ketua DPRD Tarakan sementara yang terpilih, Muhammad Yunus, Muhammad Safri, Adiansyah, Barokah menyambangi lokasi mahasiswa melaksanakan orasi.
“Kami datang satu aliansi. Kami mau anggota DPRD juga lengkap. Bertahun-tahun begitu saja perwakilan, tanpa lainnya,” ujarnya.
Ainul kembali menambahkan sepakat tidak menganggap adanya DPRD Tarakan melihat sikapnya.
“Aliansi sudah melakukan prosedural dan kami ingin sama-sama komitmen laksanakan sumpahnya ke rakyat dan dia (anggota DPRD) tidak boleh bersumpah di depan PJ Wali Kota, karena DPRD itu representasi dari rakyat, bukan PJ Walikota,” tegasnya. (*)
