NUNUKAN – Menanggapi beragam isu sosial di Kecamatan Sebatik, Komisi II DPRD Nunukan menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nunukan, Minggu (19/1/25) di Aula Resort D. Putri Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris dan anggota Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, H. Firman Latif dan Andi Yakub, S.Kep, Ners, dan juga Ketua MUI Se Kabupaten Nunukan, Camat se Kecamatan Sebatik, Kapolsek Sebatik Timur, TNI AL, Satgaspamtas Nunukan dan Tokoh Agama.
Dalam pertemuan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas terkait isu sosial yang konon kabarnya meresahkan masyarakat terutama soal maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) di Sebatik.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan mengapresiasi atas inisiasi MUI Se Kabupaten Nunukan mengundang pihak terkait dalam mendiskusikan patologi sosial yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat.
“Ini perlu kita diskusikan bersama untuk mencarikan solusi agar masyarakat kita di Sebatik lebih tenang, dan aman, jauh dari masalah yang nantinya berdampak dilingkungan sosial,” kata Ramsah.
Selain itu, MUI Nunukan juga meminta agar Komisi II DPRD Nunukan dalam waktu dekat ini mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Satpol PP, DPMPTSP dan Dinas Pariwasata terkait maraknya THM di Desa Pancang Sebatik.
“Kami terpanggil untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar, terutama dalam menghadapi isu yang berpotensi merusak generasi muda. Jika kita tidak memikirkan hal ini, siapa lagi yang akan melakukannya?” Kata Ketua MUI Kecamatan Sebatik Timur, Suniman Latasi.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas, mulai dari tingkat Muspika hingga kabupaten. Namun, jika tidak ada perkembangan signifikan, masyarakat siap mengambil langkah sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Informasi yang kami terima bahwa jika pemerintah tidak mampu menangani hal ini ini, masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, berencana turun ke jalan. ini yang kami khawatirkan,” tambahnya.
Suniman menegaskan, langkah antisipasi harus segera diambil sebelum situasi menjadi lebih parah. Ia juga menyerukan pentingnya dialog yang melibatkan pemerintah, Majelis Ulama, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan konflik.(*)
