TARAKAN – Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Golongan Karya (Golkar) Kota Tarakan sekaligus Ketua Soksi Kalimantan Utara, Tigor Nainggolan memberikan dukungan penuh kepada Effendy Djuprianto sebagai calon ketua DPD I Golkar Kaltara. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan surat dukungan kepada Effendy Djuprianto siang tadi di Sekretariat Golkar Tarakan.
Pemberian dukungan yang dilakukan oleh Tigor bukan tanpa alasan. Menurutnya, Effendy merupakan kader militan Golkar yang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari jenjang karier yang telah dibangun selama ini.
“Saya selaku ketua DPD II Partai Golkar harus melihat sejarah dari calon yang akan kami dukung. Dahulu, Effendi Djuprianto memang salah satu kader militan Golkar. Sebelum ia pindah partai, ia pernah menjadi ketua DPRD Tarakan dengan membawa bendera Golkar,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, Tigor juga menilik sosok Effendy yang bisa menempatkan diri dimana pun ia berada. Contohnya, ketika pindah ke Partai Hanura, sosok Effendy tetap juga bersinar. Mulai dari Anggota DPRD Provinsi hingga saat ini menjadi wakil wali kota Tarakan.
“Dari history nya kami telah melihat, dimana dia duduk, di situ dia menjabat. Jadi dia bisa di andalkan. Bukan berarti tidak ada kader Golkar yang bisa di andalkan. Banyak, hanya saja dia ingin maju dan serius. Makanya, jika dia serius maka kami mendukung menjadi ketua,” paparnya.
Terkait status keanggotaannya di Golkar, Tigor menegaskan bahwa Effendy Djuprianto sudah mendapat KTA secara resmi dari pusat. Juga surat pengunduran dirinya ke partai Hanura telah diserahkan. Sehingga tak ada lagi masalah jika ingin maju menjadi calon ketua DPD I Provinsi Kaltara.
“Beliau ingin kembali ke Golkar dan akhirnya mendaftar. Di Hanura sudah mengundurkan diri. Sekarang ia sudah mendapat KTA Golkar dan mencalonkan menjadi ketua DPD I Kaltara. Sosoknya bisa menjadi tokoh yang menarik masyarakat,” ungkap Tigor.
Ketika ditanya mengenai jadwal pasti Musda, Tigor mengaku belum mendapatkan informasi terbaru. Yang jelas, konfirmasi pertama yang pernah diberikan oleh pusat yakni pelaksanaan Musda akan dilakukan setelah pelantikan gubernur Kaltara.
“Untuk jadwal pasti dari pusat, sampai saat ini belum ada konfirmasi lagi. Kami hanya menunggu dan berharap dipercepat. Sebab, kami harus mulai mengatur strategi politik di tahun 2024 mendatang,” jelasnya. (sha)
