TARAKAN – Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus memimpin pertemuan dengan para pekerja yang menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Tarakan, kemarin pagi.
Yulius menjelaskan, pertemuan tersebut diawali dengan adanya surat masuk dari para pekerja dari beberapa subkontraktor perusahaan yang ada di PT PRI.
“Mereka menyampaikan beberapa kelurahan. Mulai dari kontrak kerja, jadi dari vendor ada kontrak kerja namun tidak terdaftar di Dinasker Tarakan. Yang lebih fatal lagi ada perusahaan yang tidak memberikan kontrak kerja,” tuturnya.
Ia mengatakan, dengan tidak adanya kontak kerja tersebut maka pekerja ini tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Lalu jam kerja yang menurut mereka berlebihan dan tidak dihitung lembur. Bukan hanya itu, penggajian dibawa UMK serta pemecatan sepihak yang dilakukan oleh vendor.
“Adalagi kekhawatiran para pekerja, yakni PT Xin Rui memutus hubungan kerja dengan PT MAS sementara perusahaan ini memiliki banyak pekerja. Pekerja lokal ini mempertanyakan nasib mereka bagaimana kedepannya apakah akan diakomodir atau memang dibubarkan begitu saja,” jelasnya.
Selain itu, lanjut politisi Hanura ini, para pekerja lokal mengkomplain begitu banyaknya TKA yang dipekerjakan. Menurut perkiraan, TKA yang bekerja disana sekitar 500 orang.
Masalah lain yang muncul juga yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, ada beberapa keluhan dari nelayan. Yakni areal tangkapan semakin jauh semenjak ada kegiatan proyek tersebut.
“Juga dampak lingkungan yang terjadi yakni jalan rusak serta debu. Untuk nelayan biaya BBM semakin banyak karena wilayah tangkapan makin jauh,” ujarnya.
Usai mendengarkan beberapa keluhan yang disampaikan para pekerja, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan berikutnya dengan memanggil pihak perusahaan, Disnaker Tarakan juga dinasker Provinsi terkait TKA.
“Nanti kami akan melihat, apakah sesuai dengan laporan dari pekerja. Kita akan mengecek apakah ada TKA yang ilegal dan apakah mereka bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Hanya mengerjakan pekerjaan teknis yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal,” tegasnya.
“Itu akan didengarkan bersama harapannya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik termasuk nasib pekerja di sana,” pungkasnya. (Sha)
