BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus memacu kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, membuka secara resmi kegiatan evaluasi dan pendampingan SAKIP, Reformasi Birokrasi, serta Zona Integritas yang berlangsung di Ruang Tenguyun, Kantor Bupati, pada Jumat (6/3/2026). Agenda yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi ini menghadirkan para kepala perangkat daerah beserta operator SAKIP untuk menyelaraskan persepsi mengenai efektivitas anggaran.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa SAKIP seharusnya tidak lagi dipandang sebagai beban penggugur kewajiban administratif tahunan. Sebaliknya, sistem ini merupakan kompas strategis yang menjamin setiap sen uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab. Fokus utama dari evaluasi ini adalah memastikan adanya korelasi yang kuat antara perencanaan program dengan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.
“Penerapan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat,” tegas Wabup Kilat di depan seluruh jajaran kepala OPD.
Melalui penguatan SAKIP, seluruh perangkat daerah kini dituntut untuk lebih jeli dalam menyelaraskan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja secara sistematis. Transformasi budaya kerja menjadi poin penting yang disoroti, di mana instansi pemerintah harus mulai meninggalkan pola pikir lama yang hanya mengejar serapan anggaran tinggi tanpa memperhatikan dampak dari program yang dijalankan.
Langkah ini berjalan beriringan dengan akselerasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemkab Bulungan. Keduanya menjadi pilar utama dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, guna menghapus sekat-sekat hambatan dalam pelayanan publik yang selama ini sering dikeluhkan.
“Dengan demikian, orientasi kerja kita harus bergeser dari sekadar serapan anggaran menuju pencapaian hasil dan dampak yang nyata bagi masyarakat,” pesannya.
Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa perubahan besar dalam birokrasi tidak akan terjadi tanpa keteladanan dari pucuk pimpinan. Komitmen terhadap akuntabilitas harus mengakar kuat dari level kepala dinas hingga staf di tingkat paling bawah. Evaluasi dan pendampingan ini diharapkan menjadi momentum bagi setiap unit kerja untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, bukan hanya demi mengejar nilai di atas kertas saat penilaian tiba.
Visi besar dari kegiatan ini adalah munculnya lebih banyak unit kerja di Bulungan yang mampu meraih dan mempertahankan predikat Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar standar pelayanan publik di Bulungan semakin berkualitas dan kompetitif.
“Untuk itu, saya menegaskan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas dan reformasi birokrasi harus dimulai dari pimpinan perangkat daerah dan diterjemahkan hingga ke seluruh jajaran,” pungkasnya. (**)
