TARAKAN – Musyawarah Daerah (Musda) Muhammadiyah Kota Tarakan berlangsung meriah di Convention Hall Tarakan Plaza Hotel, pagi tadi. Dalam Opening Ceremony Musyawarah Muhammadiyah yang dibuka oleh Walikota Tarakan dr Khairul M.Kes juga dihadiri sejumlah tokoh Majelis Ulama Indonesia, Anggota DPD RI Hasan Basri, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah.
Walikota Tarakan, dr Khairul M.Kes mengajak, peran serta organisasi dalam menjaga kondusifitas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berpolitik yang cerdas. Secara hakikat organisasi masyarakat tidak boleh berpolitik. Semua organisasi masyarakat dalam anggaran dasarnya tidak boleh berpolitik, kecuali organisasi partai politik.
“Saya kira itu tugas semua organisasi dan stakeholder masyarakat dalam menyampaikan pesan moral,” ungkapnya kepada media usai opening ceremony pembukaan tersebut.

Namun tak dapat dinafikkan secara faktual anggota organisasi ada yang berpolitik dan tidak dilarang. Olehnya itu, dia berharap agar organisasi Muhammadiyah tidak terbawa arus dalam situasi politik.
“Sudah disampaikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak mendukung satu pihak secara organisasi dalam politik. Tetapi secara personal sikap dukungan pasti ada dan itu adalah hak konstitusi dalam demokrasi,” ujarnya.
Saat ini, kata Khairul, peran muhammadiyah baik secara organisasi amal usahanya di bidang pendidikan, maupun di organisasi otonom sangat membantu kinerja pemerintahan. Tak hanya itu, secara personal kader Muhammadiyah banyak membantu pemerintah.
“Ada pengusaha, ada pegawai, ada yang menjadi anggota legislatif. Saya kira semua itu sangat membantu peran pemerintah melakukan pembangunan Kota Tarakan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan, Abdul Rahman mengungkapkan, bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang modern dan organisasi kaderisasi. Dalam hal memilih pemimpin di organisasi Muhammadiyah tentunya ada standar kompetensi. Dia menyebutkan, dari 4 kompetensi yang harus dimiliki kader Muhammadiyah tentunya seorang pemimpin harus memiliki 4 kompetensi tersebut.

“Satu, memiliki pemahaman keagamaan yang baik. Kedua, memiliki kemampuan dalam intelektual. Ketiga, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan. Keempat, memiliki kemampuan kepemimpinan dalam beroganisasi,” ungkapnya.
Di dalam Muhammadiyah sendiri, dijelaskan Abdul Rahman, bila diantara keempat kompetensi ini tidak dimiliki satu orang, organisasi di Muhammadiyah dalam memutuskan sesuatu hal tentunya didasarkan secara kolektif kolegial.
“Dari 9 formatur yang terpilih nantinya, tentu masing-masing memiliki basic keilmuan yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itu menimbulkan khasanah yang baik Muhammadiyah selama ini karena menutupi kekurangan yang satu dengan yang lainnya,” jelasnya. (*)



