TARAKAN – Kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI di Tarakan terancam hukuman diatas 12 tahun penjara. Aturan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang baru disahkan pada Senin 9 Mei lalu.
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan, Hj. Maryam menuturkan, UU TPKS baru saja disahkan oleh presiden RI Joko Widodo. Ada kemungkinan besar, ini merupakan kasus pertama di Kaltara yang akan menerapkan UU TPKS ini.
“Undang-undang yang terbaru kemungkinan bisa diterapkan dikasus ini, karena UU itu sudah disahkan. Artinya, kasus ini menjadi yang pertama di Kaltara menggunakan UU TPKS,” ujarnya.
Baca juga : https://facesia.com/anak-dibawah-umur-diduga-dilecehkan-oknum-tni-begini-kronologisnya/
Hj Maryam menjelaskan, UU TPKS ini lebih mempertegas dan memperkuat hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Terlebih jika pelaku tersebut berasal dari pejabat publik maka akan mendapat tambahan 1/3 dari masa hukuman.
“Misalnya jika pelecehan seksual fisik, ancaman hukuman 12 tahun. Pidana akan ditambah 1/3 masa hukuman dengan catatan dilakukan di lingkup keluarga, pelaku pejabat publik, atasan kerja hingga korban meninggal dunia,” paparnya.
Dijelaskan lebih lanjut, setiap ada kasus yang berkaitan dengan anak merupakan tugas pokok dan fungsi dari pembedayaan perempuan dan perlindungan anak. Nantinya akan ada satu SK tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A, terdiri dari unit TPA Polres, Himsi, rumah sakit, PKBH (Pusat Konsultasi Bantuan Hukum) dan lainnya.
“Memang problem ini ibu sudah tahu dan dengar. Kami sebagai perlindungan akan bertindak cepat tapi ini masih dalam penyelidikan jadi belum bisa langsung ikut campur diranah ini,” tuturnya. (sha)
Nonton selengkapnya berikut ini :
