TARAKAN – Pembukaan Musyawarah kerja wilayah II pengurus wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Utara digelar, Sabtu (18/6/2022) di Hotel Harmonis
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kaltara yang diwakili Sekretaris Daerah Suriansyah dan Wali Kota Tarakan diwakili Asisten II, Suparlan, serta beberapa tamu undangan dari Forkompinda, ulama, organisasi keagamaan, partai politik, perbankan dan lainnya.
Ketua PWNU Kaltara Dr. Drs. H. Undunsyah, M.H, M.Si mengatakan, agenda rakerwil II ini akan membahas penguatan organisasi kelembagaan. Selama 8 tahun lebih, organisasi ini telah terbentuk di Kaltara. Akan tetapi, masih banyak lembaga yang belum terbentuk.
“Dalam NU itu ada yang disebut Banom (Badan Organisasi Otonomi) seperti fatayat, Muslimat dan lainnya. Dalam Banom ada lagi yang bergerak dalam bidang pendidikan seperti Al Ma’arif, lembaga dakwa NU,”jelasnya.
Lembaga ini juga membawahi beberapa bagian di jenjang kabupaten kota. Dikepemimpinan yang kedua, Undunsyah berharap agar Banom segera terbentuk. Dengan terbentuknya Banom, maka organisasi NU bisa mandiri.
“Karena dalam Banom ada lembaga ekonomi dan lembaga pengusaha muda. Ekonomi ini bagaimana menggerakkan kaum nahdliyin. Bagaimana kita menfasilitasi ke perbankan. Itu agenda sampai malam nanti. Mudahan besok sudah terbentuk formaturnya dan beberapa bulan kedepan sudah bisa dilakukan pelantikan,”ujarnya.
Mantan Bupati KTT Dua periode ini memaparkan, ada sekitar 11 Banom dan lembaga yang akan dibentuk pada muskerwil II ini. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan impian PWNU untuk membuat kantor perwakilan di Kaltara tepatnya Kabupaten Bulungan.
Seperti yang telah disampaikan, saat ini PWNU telah memiliki grand design untuk membangunkan kantor. Tinggal bagaimana merancang, merencanakan dan memulai pembangunan.
“Setelah komunikasi dengan pemilik lahan, lahannya ada di Kaltara seluas 1.604 meter. Ini bisa dibangun 3 lantai, minimal 2 lantai. Ada guest house dan mushalla,”paparnya.
Dengan adanya kantor perwakilan NU, diharapkan akan menimalkan pembiayaan bagi pengurus cabang, pengurus Banom yang ada di kabupaten kota di Kaltara ini.
“Mudahan ini bisa terwujud pengadaan pada tahun ini. Ini merupakan impian dan target kami,”harapnya.
Hal lain yang disampaikan oleh Undunsyah pada pembukaan Rakerwil II yakni, sikap NU. Menurutnya, NU tidak alergi dengan umat lain. Sebab semua sama hanya berbeda syariat saja.
“Jangan mengira NU ini inklusif, tidak. NU itu adalah pendiri bangsa, yakin dan percaya kita tidak akan merombak Indonesia ini,”tegasnya.
Ia juga menegaskan jika umat NU dapat bergaul dengan siapa saja. Hanya saja NU tidak menginginkan adanya sikap anarkis ataupun teroris dari sebuah organisasi. “Akan tetapi, organisasi yang telah diayomi oleh pemerintah dengan regulasi yang ada, ayo kita sama-sama,”tuturnya.
Hal lain yang ikut dibahas yakni NU yang selama ini dianggap tidak berani memberikan kritik terhadap pemerintah. Undunsyah pun membantah hal tersebut. Menurutnya, pemerintah adalah mitra NU. Maka jika akan dikritisi harus dilakukan pertimbangan dan analisis untuk hal yang akan dikritisi.
“Ketika ada yang mengganggu pemerintah dalam hal pembangunan maka kita akan berhadapan dengan dia. Tapi jika pemerintah tidak melakukan sesuai dengan regulasi maka akan kami kritisi. Oleh karena itu, kami harapkan pemerintah memahami bagaimana otak NU. Jangan memusuhi NU dengan konsekuensi seperti ini,”ujarnya.
“Sebagai kepala daerah kita pengayom kepada organisasi keumatan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial. Itu sebenarnya fungsi kepala daerah. Jika ada kepala daerah yang memusuhi organisasi, maka itu salah. Menurut saya dia punya otak tapi isinya tidak ada,”tambahnya.
Menurutnya, organisasi itu patut dilindungi karena memiliki massa yang besar. Tidak hanya di satu daerah tapi tersebar di mana-mana.
Undunsyah menambahkan, semenjak ia telah dilantik menjadi pemimpin NU, sampai saat ini NU tidak ketergantungan dengan pemerintah. Bahkan tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah.
“Bantuan untuk menjalankan organisasi NU semata-mata dari satu nahdliyin ke nahdliyin yang lain. Salah satunya adalah Bu Laura, HIPMI, fraksi PKB. Semua dari kaum nahdliyin, jadi kita tidak pernah 1 rupiah pun dibantu oleh pemerintah,”ujarnya.
Meski demikian, dengan melihat kondisi saat ini, lanjut Undunsyah, maka NU tidak mungkin akan bergantung dengan pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Akan tetapi harus mengembangkan usaha-usaha yang akan dikembangkan.
“Mudahan muskerwil ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada gubernur Kaltara, walikota Tarakan, Forkompinda Tarakan dan Kaltara yang telah memfasilitasi dan mempermudah kegiatan ini serta hadir sebagai tamu undangan,”tutupnya.(sha)
