JAKARTA – Mayoritas nelayan dan pembudidaya mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga, kelangsungan para produsen pangan perikanan akan ikut terancam. Dani secara gamblang menyebutkan, mayoritas daerah melaporkan terjadi penurunan harga ikan yang cukup signifikan, terutama jenis ikan tertentu yang menjadi komoditas ekspor.
Merespon situasi tersebut, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengatasi hal tersebut secara tepat dan cepat. Ketua Harian KNTI Dani Setiawan menginginkan agar nelayan dan pembudidaya tetap berproduksi, mempertahankan harga beli ikan di tingkat nelayan dan menjaga daya beli masyarakat. Dani juga mengatakan, idealnya kita membutuhkan lembaga seperti Bulog di bidang perikanan.
“Tugasnya menyerap hasil tangkapan nelayan, menjaga stabilitas pasokan dan ketersediaan pangan perikanan bagi masyarakat,” terang Dani di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
KNTI, kata Dani, menyoroti sejumlah kebijakan stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah. Pihaknya juga merespon positif paket kebijakan pemerintah meskipun menyayangkan tidak ada paket stimulus khusus untuk pertanian dan perikanan. Meski demikian, Dani melihat masih ada peluang untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk dalam pada pandemi ini.
Sebenarnya, terang Dani, terdapat dua skema relokasi anggaran Dana Desa untuk merespon Covid-19. Pertama adalah skema Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 22 triliun dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp 29 triliun. Dani menyebutkan, angggaran yang sangat besar bila digunakan untuk menstimulus perekonomian desa, khususnya untuk menggerakkan perekonomian petani dan nelayan di masa pandemi Covid-19.
“Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, keterlibatan organisasi petani dan nelayan juga dirasa sangat penting,” ucap Dani.
Pandemi Covid-19 ini masalah besar, belum pernah kita mengalaminya. Pemerintah tidak bisa sendirian, harus melibatkan semua komponen terutama organisasi petani dan nelayan di berbagai wilayah. “Untuk menggerakkan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan,” tandas Dani. (bdi)
