TANJUNG SELOR – Sebagai lembaga yang mengawasi program pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara lebih intens menangani angka pengangguran.
Anggota DPRD Kaltara, Marli Kamis, mengatakan, Pemprov Kaltara perlu menyediakan program serta kegiatan yang sinkron dan terukur. Sehingga, ada gambaran dan target jelas upaya penurunan angka pengangguran. Seperti halnya pengembangan produk lokal dan penguatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), yang selama ini digaungkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.
“Secara teknis, implementasi program dan kegiatan di lapangan bisa berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran,” bebernya.
Tidak semua masyarakat di Kaltara bekerja di perusahaan. Ada yang harus didorong bergerak sebagai wiraswasta. Oleh sebab itu, perekonomian di Kaltara bisa berputar. Soal produk lokal dan UMKM, menurut dia sudah sangat baik. Tinggal bagaimana pelaksanaan dan pembinaan di lapangan. Penurunan angka pengangguran disebut butuh kerja sama lintas sektor. Mengingat ada keterkaitan antara sektor pendidikan dan keahlian. Hal itu perlu disinkronkan antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemprov Kaltara.
“Semua angkatan kerja harus punya keahlian terlebih dulu. Sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan. Kemudian, program di SMK harus lebih implementatif. Ketika lulus, bisa kerja atau bisa membuka usaha. Tahap selanjutnya, adalah memfasilitasi penyaluran tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan yang ada,” jelasnya.
Jumlah angka pengangguran yang ada, tidak sebanyak daerah lain di Indonesia. Sehingga bukan hal yang sangat sulit, apabila pemerintah mau gerak cepat. Selain itu, pemerintah harusnya bisa mengintervensi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja di sekitarnya.
“Ini yang harus diperhatikan. Upaya-upaya meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran harus dimulai dari sekarang. Program yang berjalan juga harus benar-benar maksimal dan terukur,” ujarnya.(*)
