TARAKAN — Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tarakan menggelar acara pengukuhan pengurus periode 2026–2031, orientasi politik, serta Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) pada Senin malam.
Acara ini diselenggarakan untuk memperkuat konsolidasi internal serta memantapkan arah perjuangan kader jelang kontestasi politik mendatang.
Ketua DPC PKB Kota Tarakan, Ahmad Usman, menjelaskan bahwa pelantikan pengurus sebenarnya telah dilaksanakan secara serentak se-Indonesia pada 23 Juli 2026 lalu, bertepatan dengan Harlah PKB ke-28. Namun, pengukuhan tingkat daerah ini dipandang perlu untuk mensosialisasikan jajaran kepengurusan baru secara lebih luas.
“Acara malam ini adalah pengukuhan, orientasi politik, sekaligus Muskercab. Pertama, kita berikan orientasi politik kepada seluruh kader sebagai bekal untuk memahami ideologi dan garis besar perjuangan partai. Ini penting agar kader siap mengisi kepemimpinan, baik di legislatif maupun eksekutif,” ujar Ahmad Usman.
Ia mengungkapkan, PKB Kota Tarakan bergerak cepat dalam membangun kekuatan struktur organisasi. Saat ini, Pengurus Anak Cabang (PAC) telah terbentuk 100 persen di seluruh kecamatan. Sementara itu, kepengurusan tingkat ranting (kelurahan) sudah mencapai sekitar 50 persen.
Sebagai langkah taktis menghadapi Pemilu, DPC PKB Tarakan berencana meluncurkan program kick-off pencalegan dini pada awal tahun 2027 guna menjaring figur-figur potensial.
Mengenai target politik, Ahmad Usman menegaskan target utama partai adalah merebut kembali kursi pimpinan di DPRD Kota Tarakan serta membuka peluang pada kontestasi Pilkada.
“Target kita menginginkan kembali ke pimpinan DPRD. Mengenai Pilkada, kita melihat dinamika dan bertindak realistis. Jika memungkinkan dan ada perintah partai, kader-kader kita sudah siap,” tegasnya.
Menghadapi perubahan pola kepemiluan dan koordinasi dengan DPP, PKB Tarakan telah menerapkan sistem pelaporan berbasis digital yang dinamakan SIMPLE. Seluruh anggota DPRD, pengurus DPC, hingga kepala daerah dari PKB diwajibkan melaporkan kegiatan dan kerja-kerja advokasi masyarakat secara berkala ke dalam sistem terpusat tersebut.
“Lewat sistem SIMPLE, seluruh aktivitas kader dan anggota DPRD dalam mengadvokasi masyarakat terekam jelas. Kader yang tidak memenuhi target akan menjadi bahan evaluasi partai ke depan, baik terkait posisi maupun penempatan,” pungkasnya. (Sha)
