TARAKAN — Komisi II DPRD Kota Tarakan mendorong percepatan realisasi tiga program prioritas sektor perikanan yang diusulkan Dinas Perikanan Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Ketiga program tersebut meliputi pengendalian harga udang melalui dukungan cold storage, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, serta revitalisasi tambak percontohan.
Hal itu disampaikan pimpinan rapat Komisi II DPRD Kota Tarakan, Abdul Kadir, ST, usai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027 bersama Dinas Perikanan di Tarakan, Kamis (19/11/2026).
Abdul Kadir mengatakan, pembahasan bersama mitra kerja tidak hanya mencakup rencana kegiatan Dinas Perikanan pada 2027, tetapi juga menyoroti sejumlah program yang dinilai penting untuk mendukung pengembangan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Ada tiga hal yang disampaikan Dinas Perikanan yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Program-program ini menurut kami cukup bagus dan perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengendalian fluktuasi harga udang. Menurut Abdul Kadir, ketidakstabilan harga udang perlu diantisipasi melalui dukungan fasilitas penyimpanan, salah satunya cold storage, yang direncanakan masuk dalam program pembangunan pada 2027.
Keberadaan cold storage diharapkan dapat membantu menjaga kualitas hasil perikanan sekaligus mendukung kestabilan harga, sehingga petambak maupun pelaku usaha perikanan memiliki ruang lebih baik dalam mengelola hasil produksi.
Program kedua adalah Kampung Nelayan Merah Putih, yang merupakan program pemerintah pusat dengan pembiayaan melalui APBN. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan kawasan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan, di antaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan cold storage.
Berdasarkan pemaparan Dinas Perikanan, kebutuhan lahan untuk pembangunan kawasan tersebut diperkirakan sekitar 500 meter persegi. Namun, hingga saat ini ketersediaan lokasi yang sesuai masih menjadi kendala utama.
“Problematika yang disampaikan kepala dinas tadi terkait lokasi. Pemerintah belum memiliki tempat yang representatif, sementara kawasan yang dibutuhkan berada di wilayah pesisir,” ungkapnya.
Abdul Kadir menyebut, salah satu lokasi yang sempat dipertimbangkan berada di sekitar Jembatan Bongkok. Namun, rencana tersebut menghadapi kendala akses jalan menuju lokasi karena belum mendapat dukungan dari pihak yang menguasai lahan di sekitarnya.
Selain itu, dalam pembahasan juga sempat muncul rencana pengembangan sekitar 12 titik, meski penentuan lokasi secara pasti masih dalam proses pencarian oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah sedang berusaha mencari bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan lokasi yang sesuai. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan lahan milik pemerintah agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat segera direalisasikan tanpa menimbulkan beban tambahan yang besar dari pembebasan lahan.
Program tersebut dinilai strategis karena pendanaan pembangunan berasal dari APBN, sehingga kesiapan lahan menjadi faktor penting agar Tarakan dapat memperoleh dukungan program pemerintah pusat.
Program ketiga yang turut didorong adalah revitalisasi tambak melalui pembangunan tambak percontohan. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi model budi daya yang ideal, sekaligus menjadi acuan bagi para petambak dalam meningkatkan produktivitas dan pengelolaan tambak di Tarakan.
Abdul Kadir berharap ketiga program tersebut dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, mengingat sektor perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Tarakan, khususnya bagi nelayan dan petambak.
“Mudah-mudahan kami selaku anggota DPRD dapat mendorong ketiga program yang menurut kami sangat bagus ini agar bisa secepatnya direalisasikan oleh pemerintah,” pungkasnya. (Sha)



