TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Jumlah tersebut naik Rp252.658 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.775.243.
Penetapan UMP 2027 ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (19/11).
Zainal menjelaskan, penetapan upah minimum tersebut telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pengusaha dan perwakilan buruh.
Menurutnya, penentuan UMP tidak dilakukan secara sepihak, tetapi mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Kaltara.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan di antaranya data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, daya beli masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha.
Dalam pembahasan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kaltara tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara inflasi periode September 2025 hingga September 2026 berada di angka 2,56 persen.
“Indikator pertimbangan pembahasan UMP tetap memperhatikan dunia kerja dan usaha. Berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pengupahan, UMP dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” jelas Zainal.
Ia menyebutkan, penghitungan UMP 2027 menggunakan variabel dan indeks tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi kemudian menetapkan UMP Kaltara sebesar Rp4.027.901.
Meski mengalami kenaikan, besaran UMP tersebut masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kaltara yang mencapai Rp5.198.544.
Jika dibandingkan dengan nilai KHL, UMP 2027 baru mencapai sekitar 77,48 persen. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp1,17 juta dari estimasi kebutuhan hidup layak masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pekerja sehari-hari, mulai dari pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan hingga kebutuhan keluarga.
Karena itu, pemerintah berharap kenaikan UMP dapat memberikan manfaat bagi pekerja sekaligus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya.
Zainal juga meminta seluruh perusahaan di Kaltara melaksanakan ketentuan UMP 2027 yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya harap hasil ditetapkannya UMP 2027 sebesar Rp4.027.901 dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua perusahaan. Sebab, kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Kaltara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/Nta)



