TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong penguatan kebijakan afirmatif bagi wilayah perbatasan dan kepulauan dalam perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya memastikan kebijakan penganggaran daerah tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
“Karakteristik wilayah Kalimantan Utara memiliki tantangan tersendiri. Biaya pembangunan di daerah perbatasan dan kepulauan relatif tinggi karena kondisi geografis dan keterbatasan akses. Karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.
Anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan kondisi riil masyarakat, terutama tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi.
Menurut Ketua DPRD Kaltara, sinkronisasi regulasi dan kebijakan menjadi salah satu hal penting agar pelaksanaan program pembangunan tetap berada dalam koridor hukum tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan kondisi geografis justru menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan. Kami mendorong adanya penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan, tentunya tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini. Seluruh pihak juga didorong memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara. (*)



