Facesia.comFacesia.comFacesia.com
Font ResizerAa
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Reading: DPRD Kaltara Dorong Kebijakan Afirmatif untuk Wilayah Perbatasan dalam Rakor Bersama KPK
Share
Font ResizerAa
Facesia.comFacesia.com
  • FACE TV
  • OFFICIAL
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • ADVETORIAL
Search
  • BERANDA
  • NEWS
    • NASIONAL
  • ADVETORIAL
    • PEMPROV KALTARA
    • PEMKOT TARAKAN
    • PEMKAB BULUNGAN
    • PEMKAB NUNUKAN
    • PEMKAB MALINAU
    • PEMKAB TANA TIDUNG
  • DPRD
    • DPD RI
    • DPRD KALTARA
    • DPRD TARAKAN
    • DPRD BULUNGAN
    • DPRD NUNUKAN
    • DPRD MALINAU
    • DPRD KTT
  • TNI POLRI
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • OPINI
  • FACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIALFACE TV OFFICIAL
Follow US
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
© 2025 Facesia.com

DPRD Kaltara Dorong Kebijakan Afirmatif untuk Wilayah Perbatasan dalam Rakor Bersama KPK

redaksi
redaksi
Published: 17 November 2026
2.3K Views
Share
3 Min Read
SHARE

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong penguatan kebijakan afirmatif bagi wilayah perbatasan dan kepulauan dalam perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).

 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

 

Ketua DPRD Kaltara dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya memastikan kebijakan penganggaran daerah tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.

 

“Karakteristik wilayah Kalimantan Utara memiliki tantangan tersendiri. Biaya pembangunan di daerah perbatasan dan kepulauan relatif tinggi karena kondisi geografis dan keterbatasan akses. Karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.

 

Anggota DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan kondisi riil masyarakat, terutama tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan, serta kebutuhan petani dan nelayan terhadap dukungan sarana produksi.

 

Menurut Ketua DPRD Kaltara, sinkronisasi regulasi dan kebijakan menjadi salah satu hal penting agar pelaksanaan program pembangunan tetap berada dalam koridor hukum tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

 

“Jangan sampai perbedaan kondisi geografis justru menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan. Kami mendorong adanya penyesuaian standar satuan harga untuk wilayah kepulauan dan perbatasan, tentunya tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

 

Sementara itu, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini. Seluruh pihak juga didorong memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.


Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen tindak lanjut melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.

 

Melalui koordinasi tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Total Views: 2,310
Share This Article
Facebook Copy Link Print

Pencarian

Berita Terbaru

  • Komisi II DPRD Tarakan Minta RSKT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 18 November 2026
  • Pemprov Kaltara Target Salurkan 1 Juta Benih Kakao di Malinau Paling Lambat Desember 2026 18 November 2026
  • Tarakan Diduga Jadi Jalur Transit Narkoba Internasional, Sabu dari Malaysia Dibidik ke Sulawesi 18 November 2026
  • BNNP Kaltara Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 28,4 Kilogram Sabu dan 200 Catridge Etomidate 18 November 2026
  • Komisi I DPRD Tarakan Soroti Minimnya Anggaran Setda untuk Pembahasan Perda 18 November 2026

Advetorial

Kaltara Dorong Dunia Usaha Tumbuh Tanpa Abaikan Lingkungan
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Hadapi Polusi Asap Karhutla, Warga Kaltara Diimbau Pakai Masker Berfiltrasi Tinggi
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Malam di Tepian Kayan, Gubernur Ikut Gowes Bareng Ratusan Warga
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA
Pemprov Ingatkan Warga Waspadai Karhutla di Tengah Cuaca Ekstrem
ADVETORIAL PEMPROV KALTARA

Recent Posts

  • Komisi II DPRD Tarakan Minta RSKT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
  • Pemprov Kaltara Target Salurkan 1 Juta Benih Kakao di Malinau Paling Lambat Desember 2026
  • Tarakan Diduga Jadi Jalur Transit Narkoba Internasional, Sabu dari Malaysia Dibidik ke Sulawesi
  • BNNP Kaltara Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 28,4 Kilogram Sabu dan 200 Catridge Etomidate
  • Komisi I DPRD Tarakan Soroti Minimnya Anggaran Setda untuk Pembahasan Perda

Categories

  • ADVETORIAL
  • Business
  • DPD RI
  • DPRD BULUNGAN
  • DPRD KALTARA
  • DPRD NUNUKAN
  • DPRD TARAKAN
  • EKONOMI
  • FACETIGASI
  • FASHION
  • FOTO
  • GAYA HIDUP
  • Health
  • HUKRIM
  • INFOGRAFIK
  • INTERNASIONAL
  • Lifestyle
  • MULTIMEDIA
  • NASIONAL
  • NEWS
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • PEMKAB BULUNGAN
  • PEMKAB NUNUKAN
  • PEMKAB TANA TIDUNG
  • PEMKOT TARAKAN
  • PEMPROV KALTARA
  • POLITIK
  • Smart Watch
  • Sports
  • TEKNOLOGI
  • TNI POLRI
  • Travel
  • VIDEO
  • WISATA

Berita Terhangat

PEMPROV KALTARA

Pemprov Kaltara Target Salurkan 1 Juta Benih Kakao di Malinau Paling Lambat Desember 2026

18 November 2026
DPRD KALTARAPEMPROV KALTARA

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Perkuat Pemahaman Peran dan Fungsi MPR RI

18 November 2026
PEMPROV KALTARA

Tingkatkan Produksi Pangan, Pemprov Kaltara Dorong Petani Optimalkan Lahan Pertanian

17 November 2026
PEMPROV KALTARA

Gubernur Kaltara Terima Aspirasi Masyarakat Adat, Berharap Gugatan Pasal Berladang di MK Dicabut

17 November 2026
Previous Next
Facesia.comFacesia.com
© 2025 Facesia.com
  • Pedoman Media Siber
  • Beriklan
  • Redaksi
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?