TARAKAN – Komisi II DPRD Kota Tarakan menyoroti peningkatan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Selain membahas penambahan anggaran, DPRD juga meminta peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSKT).
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Tarakan bersama Dinas Kesehatan, Rabu (18/11/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, mengatakan anggaran Dinkes mengalami penambahan sekitar Rp2 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Dengan penambahan tersebut, total anggaran Dinkes mencapai Rp58.497.557.468.
“Kalau Dinas Kesehatan ada penambahan sekitar Rp2 miliar, sehingga sekarang menjadi Rp58.497.557.468. Itu dana dari pusat,” ujar Simon usai rapat.
Dia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk kebutuhan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) serta pelayanan keluarga berencana (KB), termasuk fasilitas penunjang seperti pemeriksaan kesehatan atau medical check-up.
Selain anggaran Dinkes, Komisi II juga mencermati alokasi anggaran BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Simon menyebutkan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp12,25 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp11,95 miliar dialokasikan untuk PBI BPJS Kesehatan, sedangkan Rp300 juta disiapkan sebagai bantuan pelayanan kesehatan untuk rujukan masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, terkait RSKT yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Simon mengungkapkan belum ada pengajuan penambahan anggaran khusus dari pihak rumah sakit.
Meski demikian, Komisi II memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan agar RSKT semakin diminati masyarakat.
“Kita minta pelayanannya ditingkatkan, lebih baik daripada rumah sakit-rumah sakit yang lain, supaya pasien-pasien lebih tertarik berobat ke sana,” tegasnya.
Menurut Simon, peningkatan jumlah kunjungan pasien akan berdampak terhadap pendapatan RSKT sebagai BLUD. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, rumah sakit diharapkan mampu mengembangkan fasilitas dan meningkatkan kualitas layanan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dukungan APBD.
Dia menambahkan, sejauh ini pelayanan kesehatan di RSKT maupun pelaksanaan program Dinkes dinilai berjalan cukup baik. Pihaknya juga belum menerima laporan atau keluhan berarti dari masyarakat terkait pelayanan tersebut.
Kendati demikian, DPRD tetap mendorong evaluasi dan peningkatan pelayanan secara berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang semakin baik. (Sha)



