TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Kota Tarakan merampungkan pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Selasa (16/11/2026).
Selanjutnya, Raperda tersebut akan memasuki tahapan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
Ketua Bappemperda DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, mengatakan pembahasan draf Raperda P4GN telah selesai dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, KSOP, bea cukai, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Alhamdulillah, rancangan peraturan daerahnya juga sudah rampung, sudah kita selesaikan pembahasannya,” ujar Harjo.
Ia menjelaskan, draf Raperda tersebut selanjutnya dijadwalkan diajukan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur pada Kamis untuk menjalani proses harmonisasi atau e-harmonisasi.
Berdasarkan jadwal dari Kanwil Kemenkumham, batas akhir proses harmonisasi ditetapkan pada tanggal 20 November. Sementara itu, proses fasilitasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dijadwalkan rampung paling lambat 30 November.
Harjo mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga pada Desember mendatang Raperda P4GN sudah dapat memasuki tahap finalisasi.
Dari sisi substansi, Raperda P4GN telah memuat sejumlah ketentuan yang dinilai komprehensif, mulai dari aspek pencegahan dan pembinaan, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, hingga penerapan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan.
Bahkan, dalam rancangan tersebut juga diatur kemungkinan pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan terkait pencegahan dan pemberantasan narkotika.
“Setelah harmonisasi dan fasilitasi selesai, kita akan melakukan finalisasi. Selanjutnya, Raperda ini akan dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna,” jelasnya.
Dengan rampungnya pembahasan dan berlanjutnya tahapan harmonisasi, DPRD Kota Tarakan berharap Raperda P4GN dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kota Tarakan. (Sha)



