TARAKAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tarakan meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal mengatur secara tegas kewajiban perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, termasuk penetapan persentase minimal kuota penyerapan tenaga kerja.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, menyampaikan bahwa Fraksi PKB pada prinsipnya menyetujui pembahasan Raperda tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Namun, PKB memberikan sejumlah catatan penting agar regulasi yang disusun benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Perusahaan maupun penyedia jasa yang beroperasi di Kota Tarakan harus memprioritaskan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan dan memenuhi kualifikasi jabatan yang dibutuhkan,” ungkap Harjo.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama pelaku usaha juga perlu bersinergi menyediakan fasilitas pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lokal mampu bersaing secara profesional.
Selain itu, Fraksi PKB meminta adanya pengaturan kuota minimal tenaga kerja lokal pada setiap sektor usaha. Ketentuan tersebut dinilai penting agar perlindungan tenaga kerja tidak hanya sebatas imbauan.
“Harus ada pengaturan yang jelas mengenai persentase minimal penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut,” jelasnya.
Sementara terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Fraksi PKB menilai regulasi tersebut sangat penting mengingat posisi Tarakan sebagai kota transit dan pintu gerbang perbatasan.
PKB berpandangan bahwa kerawanan peredaran narkotika harus menjadi perhatian serius seluruh pihak demi melindungi generasi muda.
“Perang terhadap narkoba merupakan harga mati. Kita harus menyelamatkan masa depan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” tutup Harjo.
Kedua Raperda tersebut pada prinsipnya disetujui Fraksi PKB untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. (Sha)



