TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menilai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya pencegahan narkotika di daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tarakan dalam agenda penyampaian pendapat kepala daerah terhadap nota penjelasan Raperda inisiatif DPRD Kota Tarakan pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
Wali Kota menyebutkan, posisi geografis Tarakan sebagai kota kepulauan sekaligus wilayah transit di kawasan perbatasan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mengantisipasi masuk dan berkembangnya peredaran gelap narkotika.
Menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan langkah pencegahan yang terencana, terpadu, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Upaya penanggulangan narkotika memerlukan langkah-langkah preventif, deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, serta layanan rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi,” ungkap Wali Kota dalam pendapatnya.
Pemkot Tarakan juga mendorong penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN melalui koordinasi lintas sektor, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, TNI, lembaga pendidikan, serta unsur masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, S.H., menyampaikan bahwa penyampaian pendapat kepala daerah merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda inisiatif DPRD tersebut.
Yunus berharap regulasi yang nantinya dibahas dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan.
“Pendapat wali kota telah disampaikan, dan semoga Raperda ini nantinya membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tarakan,” ujarnya. (Sha)



