TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dua regulasi tersebut yakni Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan dan Raperda tentang Ketahanan Pangan.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kota Tarakan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (16/11/2026), yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, S.H.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kota Tarakan menyatakan persetujuan terhadap kedua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan diberikan secara aklamasi setelah masing-masing Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus menyampaikan, rampungnya pembahasan dua Raperda tersebut merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Tarakan melalui panitia khusus dan panitia pembahas.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Panitia Khusus yang telah bekerja sungguh-sungguh dalam pembahasan kedua Raperda ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persetujuan seluruh fraksi terhadap dua Raperda tersebut juga disertai sejumlah catatan berupa masukan dan saran yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Dari laporan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa tujuh fraksi DPRD Kota Tarakan menyetujui kedua Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan beberapa catatan berupa masukan dan saran,” katanya.
Yunus berharap, setelah persetujuan bersama ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Tarakan, perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap perangkat daerah terkait segera memproses lebih lanjut dan menyiapkan segala sesuatunya agar kedua Raperda ini dapat menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dua Raperda tersebut selanjutnya memasuki tahapan proses penetapan menjadi Perda setelah penyampaian pendapat akhir Pemerintah Kota Tarakan dan penandatanganan nota persetujuan bersama antara Wali Kota Tarakan dan pimpinan DPRD Kota Tarakan.
Dengan disetujuinya dua regulasi tersebut, DPRD berharap penyelenggaraan pelayanan air minum melalui Perumda Tirta Alam Tarakan serta upaya penguatan ketahanan pangan di Kota Tarakan dapat memiliki landasan hukum yang lebih kuat. (Sha)



