TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang, baru-baru ini menerima aspirasi masyarakat adat terkait uji materiil Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang saat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh seorang mahasiswa asal Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat menyampaikan keberatan terkait aturan yang dinilai dapat berdampak pada tradisi berladang masyarakat Dayak.
Gubernur Zainal mengatakan, pemerintah daerah menerima dan memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, tradisi membuka lahan dengan cara berladang sudah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.
“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentu saya terima. Berladang sudah menjadi tradisi saudara-saudara kita. Selama ini mereka juga menjaga lahan yang dibuka dan memberikan batas pada area yang ditanami,” ujar Zainal, Senin (16/11).
Ia menilai, tradisi masyarakat adat perlu dipahami dengan baik. Sebab, aktivitas berladang yang dilakukan secara turun-temurun tidak serta-merta dapat disamakan dengan tindakan pembakaran lahan yang menyebabkan kebakaran besar.
Zainal juga menegaskan, pemerintah daerah mendukung masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi maupun memperjuangkan hak-haknya. Ia berharap seluruh proses penyampaian pendapat dapat berjalan aman, tertib dan kondusif.
“Kita merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada massa yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik dan tertib. Kehadiran kami juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kepala daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Zainal berharap pihak yang mengajukan uji materiil tersebut dapat mempertimbangkan untuk mencabut gugatannya agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
“Kita berharap secepatnya persoalan ini bisa selesai. Kami juga berupaya menghubungi yang bersangkutan agar tidak melanjutkan masalah ini,” ungkapnya.
Gubernur berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat adat, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. (adv/Nta).



