TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tarakan melakukan rapat finalisasi pembahasan Peraturan tentang Kode Etik, Senin (23/9/24). Sesuai hasil beberapa kali pembahasan, pansus berkesimpulan bahwa kode Etik DPRD Kota Tarakan periode 2019-2024 tetap diadopsi.
Ketua Pansus Abdul Kadir mengatakan dari dalam rapat finalisasi ini, isi draf Peraturan Kode Etik tidak mengalami perubahan dari hasil pembahasan terakhir.
“Hari ini rapat finalisasi dan tidak ada perubahan isi draf Peraturan Kode Etik dari pembahasan kita terakhir,” katanya.
Abdul Kadir menjelaskan setelah finalisasi, tahap berikutnya dilakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim).
“Habis itu, nanti kita bahas lagi hasil harmonisasinya. Kalau tidak ada masukan atau saran, baru fasilitasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,” ujar politisi PAN.
Abdul Kadir menambahkan untuk pengesahannya, menunggu pimpinan definitif DPRD Kota Tarakan dilantik.
“Nanti di paripurnakan oleh pimpinan definitif, tapi waktunya belum tahu kapan,” pungkasnya.
Ia mengungkapkan pembentukan peraturan Kode Etik ini, dalam rangka mengatur etika yang ada di DPRD yang harus ditaati semua anggota DPRD Kota Tarakan nantinya.
“Makanya kami juga perlu membentuk atau membuat aturan berkaitan dengan Kode Etik yang harus ditaati seluruh anggota DPRD yang mana nanti eksekusinya nanti akan kami serahkan kepada Badan Kehormatan (BK),” ujarnya.
Kadir menerangkan isi draf Peraturan Kode Etik mengadopsi DPRD periode 2019-2024. Secara keseluruhan, sudah beberapa kali dianalisa dan dipelajari tidak terlalu banyak berubah.
Perubahan hanya ada di BAB XIV Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebelumnya “sekurang-kurangnya 5 anggota DPRD dari fraksi berbeda dapat melakukan usulan perubahan kode etik. Diperubahannya menjadi 7 orang Anggota DPRD Kota Tarakan.
“Jadi itu akan terjadi apabila ada 7 orang yang mengusulkan dari fraksi berbeda-beda. Karena ada 7 fraksi yang terbentuk di DPRD Kota Tarakan, syarat itu minimal 1 orang dengan fraksi berbeda itu mengusulkan perubahan tersebut,” pungkasnya.
Kadir mengungkapkan Peraturan Kode Etik DPRD Kota Tarakan di dalamnya ada 16 BAB dan terdiri dari 36 pasal ini, akan dicacat dilembaran peraturan daerah setelah diparipurnakan.
Disitu juga diatur pemberhentian sebagai anggota yang tertuang di pasal 31 ayat (1) Sanksi Pemberhentian sebagai anggota diberikan apabila terbukti melakukan tindak pidana perkara umum atau perkara tindak pidana khusus yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagai mana di maksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Kode Etik ini kan mengatur kepentingan-kepentingan yang ada di DPRD. Harapannya dapat ditaati seluruh anggota DPRD, sehingga lembaga ini lebih bermarwah, lebih solid, lebih kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dikemudian hari,” tutupnya.(*)
