TANJUNG SELOR – Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., menghadiri langsung Opening Ceremony Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (KASULAMPUA) Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara pada Rabu (15/04/2026).
“Kehadiran kami dalam forum ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri untuk mengawal setiap tahapan pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujar Brigjen Pol. Yusuf.
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., dengan didampingi Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., serta jajaran unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara lainnya.
”Kami berharap forum ini dapat menyinergikan data dan kebijakan ekonomi antarwilayah demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global,” tegas Gubernur Zainal Arifin Paliwang dalam sambutannya.
Keterlibatan aktif Wakapolda Kaltara dalam pertemuan lintas wilayah ini juga menekankan bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan KASULAMPUA.
“Keamanan adalah fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat, karena tanpa jaminan keamanan, akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah seluas KASULAMPUA akan sulit tercapai secara maksimal,” ujarnya.
Forum koordinasi regional ini diproyeksikan menjadi wadah untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam serta sektor ekonomi kreatif di wilayah timur Indonesia.
Melalui Konsultasi Regional ini, diharapkan lahir kesepakatan strategis yang mampu membuat peran wilayah KASULAMPUA semakin dominan dalam menopang perekonomian nasional menuju visi Indonesia Emas.
Menutup rangkaian pembukaan, seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektoral, termasuk dukungan aparat keamanan, menjadi kunci utama keberhasilan implementasi hasil konreg tersebut di lapangan.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi statistik, dan aparat keamanan akan memastikan setiap rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan dengan aman dan tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
