TARAKAN – Minimnnya investasi di Bumi Paguntaka menjadi salah satu hal yang diminta oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam merumuskan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2025 – 2045.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKB Al Rhazali, saat rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tarakan.
Aksebilitas untuk membekali diri dengan keterampilan/skill saat ini dianggap banyak dibutuhkan, terutama dalam menyongsong KIPI/KIHI di Kalimantan Utara namun tidak didapatkan di sekolah formal perlu dibuka akses atau pelatihan untuk meningkatkan SDM juga layak diperhatikan.
“Disebabkan minimnya investasi, tingkat pengangguran terbuka tinggi. Artinya, agenda program penanggulangan kemiskinan harus menjadi satu nilai dasar penting yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dalam RPJMD mendatang,” ungkap Al Rhazali.
Harapan pemerintah tentunya juga menjadi harapan DPRD khususnya dari fraksi PKB, semoga Rancangan Perda RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 dapat menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
“Sehingga tercipta sinergi antar pelaku pembangunan dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfeatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ucap Al Rhazali. (nri)
