TARAKAN – Pandangan umum pada hasil rapat nota penjelasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan 2025 – 2045, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju untuk dilanjutkan dalam tahap selanjutnya.
Dengan catatan yang perlu diperhatikan pemerintah yakni, Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan Upaya serius dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin kota Tarakan tertinggi dari 4 kabupaten di Kalimantan utara.
“Kami meminta respons cepat atas apa yang menjadi sumber keluhan masyarakat seperti persoalan sampah, infrastruktur, keamanan lingkungan yang kerap menimbulkan implikasi terhadap masalah-masalah sosial dan hukum,” tutur Sukir, Ketua Fraksi PKS DPRD Tarakan.
Fraksi PKS juga meminta kepada pemerintah, harus terpenuhinya beberapa hal yang menjadi unsur-unsur dalam pembangunan, yaitu Adanya target maupun sasaran serta tolok ukur yang jelas untuk dicapai dalam pembangunan.
“Adanya pelibatan publik/masyarakat dalam setiap tahapan baik dalam tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi; Adanya transparansi, di mana masyarakat
dapat mengakses segala informasi terkait
pembangunan/kebijakan publik,” jelas Sukir.
Fraksi PKS berharap, perencanaan pembangunan daerah menjadi upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,lapangan berusaha.
“Demi meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,” ujar Sukir. (nri)
