NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Donal, S.Pd, meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membuka mata terhadap kondisi wilayah perbatasan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Empat atau Kabudaya dan Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Menurut Donal, pemerintah belum sepenuhnya hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan, masih banyak kecamatan yang terisolasi karena akses jalan belum tembus hingga hari ini.
“Tiga kecamatan di dapil saya, akses jalannya masih sangat memprihatinkan, setiap tahun banjir dan longsor, tapi belum ada respons konkret dari pemerintah,” ujar Donal Senin (16/6/2025) di kantor DPRD Nunukan.
Donal menyebut pemerintah pusat dan provinsi seharusnya memberikan perhatian kepada daerah perbatasan karena wilayah tersebut merupakan garda terdepan negara.
Sayangnya, menurut dia, kebijakan yang ada saat ini justru memperlihatkan adanya kesenjangan sosial.
“Kalau tidak turun langsung ke lapangan, bagaimana mau tahu kondisi riil? Data tidak bisa didapat dari belakang meja. Negara harus hadir langsung,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya kunjungan pejabat pemerintah pusat ke wilayah perbatasan, termasuk desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia seperti Keningau dan Sarawak.
Kunjungan semacam itu, kata Donal, penting untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kalau wilayah strategis seperti perbatasan saja diabaikan, ini menunjukkan ada diskriminasi pembangunan. Pemerintah harus berhenti melihat dengan ‘kacamata kota’,” katanya.
Donal menambahkan, wilayah perbatasan memiliki potensi budaya dan sejarah yang kuat, termasuk keberadaan kerajaan dan nilai adat yang masih lestari.
Potensi tersebut bisa dikembangkan jika mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.
“Pemerintah jangan cuma fokus ke pembangunan ekonomi di pusat kota. Perbatasan juga punya kontribusi besar terhadap negara, apalagi dari aspek geopolitik dan keamanan,” ujarnya.
Ia meminta agar pemerintah segera mempercepat pembangunan jalan dan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, ketertinggalan harus segera diatasi agar masyarakat tidak termarginalkan.
Donal mengaku prihatin karena aspirasi masyarakat perbatasan sering kali tidak sampai ke telinga pemerintah pusat.
Padahal, warga perbatasan sangat berharap hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.
“Jangan tunggu masyarakat kecewa. Kita semua punya tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI, termasuk dengan memuliakan wilayah perbatasan,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat, Donal berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat perbatasan.
Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
“Buka mata! Wilayah perbatasan bukan beban, tapi aset penting bangsa yang butuh perhatian serius.” tegas Donal. (**)
