NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, dalam Rapat Paripurna, Senin (30/6/2025) di kantor DPRD Nunukan.
Bupati Nunukan menjelaskan diajukannya perubahan Perda ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Evaluasi tersebut menyarankan sejumlah penyesuaian agar peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
Berdasarkan surat Kemendagri Nomor 900.1.13.1/2561/KEUDA tanggal 23 Juni 2025, terdapat beberapa substansi yang harus disesuaikan, seperti penghapusan ketentuan mengenai NJOP dalam Peraturan Bupati, reposisi objek retribusi yang tidak lagi relevan, serta penyesuaian tarif layanan berdasarkan asas keadilan dan efisiensi.
Poin penting dalam revisi Perda tersebut adalah penghapusan Pasal 7 ayat (7) terkait penetapan NJOP dalam Perbup yang tidak lagi sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.
Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap tarif retribusi jasa umum, khususnya dalam pelayanan kesehatan, agar tidak menimbulkan diskriminasi antarkelas layanan.
Revisi juga memfokuskan pada retribusi atas pemanfaatan aset daerah, seperti sewa ruangan untuk warung, toko, atau cafetaria, yang kini diarahkan ke dalam klasifikasi retribusi jasa usaha, hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah.
Dalam Ranperda ini mengusulkan penambahan untuk satu ayat baru dalam Pasal 89, yang memberi kewenangan Bupati untuk menetapkan Peraturan Bupati dalam pelaksanaan pemanfaatan aset daerah, untuk memperkuat aspek implementasi teknis di lapangan.
Dikesempatan tersebut Bupati Nunukan menekankan bahwa perubahan Perda ini bukan hanya sebatas teknis hukum, namun juga untuk memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan regulasi yang lebih adaptif, pemerintah daerah berharap bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak serta retribusi.
“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan kita terhadap regulasi nasional dan juga upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Irwan Sabri.
Pemerintah berharap, dengan pembaruan aturan ini, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Rancangan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Nunukan. (*)
