TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan kepada masyarakat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Tarakan, Selasa (19/8/2025).
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Gerakan Aliansi Masyarakat Bersatu (GEMA) yang mempertanyakan distribusi dana CSR Pertamina.
“Hasil pertemuan, DPRD meminta Pertamina membuka diri untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat, baik perorangan ataupun organisasi,” ujarnya.
Simon menambahkan, DPRD juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci nominal dana CSR yang merupakan 4 persen dari keuntungan yang diperoleh, khususnya untuk Kota Tarakan.
“Yang kedua, meminta Pertamina untuk menanyakan berapa nominal real, 4 persen dari keuntungan yang didapat pemerintah, khususnya untuk Kota Tarakan,” katanya.
Selain itu, DPRD meminta komposisi penyaluran CSR diubah. Selama ini, sekitar 98 persen dialokasikan untuk kegiatan sosial, sementara hanya 2 persen untuk proposal-proposal yang diajukan masyarakat.
“Setelah itu, kami meminta data penyaluran CSR selama tiga tahun ke belakang, itu kemana saja. Setelah itu, kita sepakat untuk membuatkan perda perihal CSR,” tutur Simon.
DPRD juga meminta agar organisasi AYS mendaftar ke Kesbangpol serta membuat pernyataan terbuka di media untuk menghindari simpang siur informasi di masyarakat.
“Setelah itu, membentuk forum tanggung jawab perusahaan. Yang sudah terbuat, diaktifkan kembali. Itu saja. Kita sudah sepakat bahwa setelah pertemuan ini tidak ada lagi masalah. Tapi tindak lanjutnya adalah mungkin kami sama Pertamina AYS ke SK Migas untuk mempertanyakan nominal yang sudah diberikan kepada Tarakan oleh CSR sebesar Rp1,7 miliar tadi. Kita mempertanyakan apakah itu sudah sesuai nilai,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD Tarakan juga akan berkomunikasi dengan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Rahmawati, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sementara itu, Manager Field Pertamina Tarakan, Cahyo Tri Mulyanto, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki dua amanah utama. Pertama, memastikan kegiatan operasi minyak dan gas berjalan normal sehingga target operasi tercapai. Kedua, menjalankan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan visi misi pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah.
“Dalam pelaksanaannya kami sudah terbuka menyampaikan berapa sih anggaran yang berhubungan langsung, misal dengan PPM (pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain). Ada juga anggaran yang bersifat direct terhadap proposal-proposal yang masuk kepada kita. Tentunya semua ini sudah kita laksanakan sesuai prosedur,” katanya.
Ia menjelaskan, dana CSR Pertamina untuk Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tahun ini kurang lebih Rp1,6 miliar, sedangkan untuk direct proposal sekitar Rp100 juta.
“Yang sudah terealisasi karena ini mid semester jadi kurang lebih 50 persen,” ujarnya.
Cahyo menegaskan bahwa program CSR Pertamina diprioritaskan untuk wilayah ring 1, yaitu area yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan.(*)
