TARAKAN — Aksi ribuan massa Aliansi Utara di depan Gedung DPRD Tarakan, Senin (1/9/2025), berujung pada penandatanganan dokumen tuntutan oleh unsur pimpinan dewan dan kepolisian. Tiga poin utama yang disuarakan mahasiswa itu dipastikan akan dikawal hingga ke tingkat pusat.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menyampaikan pihaknya bersama Kapolres Tarakan telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Alhamdulillah, demo hari ini berjalan dengan baik, lancar. Aspirasi adik-adik tadi sudah kami tandatangani bersama Pak Kapolres dan anggota DPRD lain,” ujar Yunus.
Namun, ia mengakui masih ada kekecewaan di kalangan massa karena tiga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara tidak bisa hadir langsung menemui pengunjuk rasa. Massa bahkan memberi batas waktu 7×24 jam agar para legislator pusat merespons tuntutan mereka.
“Meskipun ada kekecewaan kepada DPRD Tarakan kami memaklumi,” ucapnya.
Dari tiga anggota DPR RI dapil Kaltara, Yunus memastikan baru Deddy Sitorus yang sudah menjadwalkan kunjungan ke Tarakan pada 7 September 2025, jika tidak ada halangan. Dua lainnya, Rahmawati dan Hasan Saleh, masih dalam proses komunikasi.
Menurut Yunus, pola komunikasi sementara dilakukan lewat telepon maupun pesan singkat. Ia juga membuka kemungkinan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung aspirasi mahasiswa.
“Soal tuntutan ini, komitmen kami siap untuk melaksanakan. Insya Allah akan kami bawa ke Jakarta, atau kalau memungkinkan nanti DPR RI yang datang ke sini. DPRD Tarakan siap memfasilitasi,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan “mosi tidak percaya” yang disuarakan massa terhadap DPR, Yunus menilai hal itu wajar dalam dinamika demokrasi. Ia berjanji memperbaiki pola komunikasi agar aspirasi masyarakat lebih mudah tersampaikan.
“Itu haknya ade-ade untuk menyampaikan itu (mosi tidak percaya) dan kita akan memperbaiki kedepannya bagaimana, komunikasinya,” tutupnya. (pra)
