TARAKAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan, Rabu (15/10/2025). RDP yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan DPRD Kota Tarakan pada pukul 14.00 WITA ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino.
Pihak-pihak yang diundang untuk hadir dalam RDP tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Tarakan.
Rapat ini difokuskan untuk membahas tantangan dan kendala dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan bahan baku dan dukungan operasional SPPG.
“Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan adalah ketersediaan bahan baku lokal. Berdasarkan hasil kunjungan kerja dan diskusi sebelumnya, Kami menyoroti bahwa sekitar 40 persen bahan baku MBG yang digunakan saat ini masih didatangkan dari luar daerah. Padahal, terdapat dorongan dari pemerintah pusat agar 80 persen bahan baku berasal dari sumber lokal,” kata Simon.
Terkait jangkauan program, per bulan Oktober 2025, program MBG di Tarakan telah menjangkau sekitar 15.000 siswa dari total sasaran 52.000 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA.
Data ini diperkuat dengan laporan dari Korwil SPPG Tarakan yang menyebutkan total penerima manfaat mencapai 18.393 siswa se Tarakan. Peningkatan jumlah penerima ini sangat bergantung pada persetujuan dan operasional dapur MBG yang masih diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kehadiran perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan diharapkan dapat merumuskan solusi konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan baku, menjamin kualitas gizi, dan memaksimalkan penggunaan produk lokal, sehingga Program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah. (Sha)
