TARAKAN – Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah terkait penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggapnya kontradiktif dengan semangat perlindungan lingkungan dan hak rakyat. Kritik ini disampaikan Rocky Gerung dalam acara Diskusi Akal Sehat di Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Deddy Sitorus di Tarakan, Kalimantan Utara, pada Selasa (28/10/2025).
Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini mempertemukan Rocky Gerung dengan Pemuda/Aktivis Kaltara, mengusung tema “Apakah Pemuda/Aktivis masih menjadi agen perubahan?”.
Rocky Gerung secara spesifik menyoroti maraknya konflik agraria yang timbul dari proyek-proyek yang diberi label “strategis”. Ia menilai, status “strategis” telah menutup pintu protes dari masyarakat karena alasan kepentingan ekonomi.
“Begitu dia (proyek) disebut strategis, maka peluang untuk protes sudah ditutup, karena di balik kata strategis itu tersimpan kepentingan ekonomi negeri,” tegas Rocky Gerung.
Ia juga mempertanyakan langkah pemerintah pasca pengambilalihan lahan yang bermasalah. Menurutnya, tindakan tersebut seharusnya berorientasi pada perbaikan ekologi, bukan sekadar ekonomi.
“Pengambilalihan lahan ilegal itu harus berakhir pada ‘replanting’ (menanam kembali) untuk kepentingan ekologi, bukan untuk kepentingan ekonomi. Yang terjadi seringkali janji ‘reclaiming’ (pengembalian ke masyarakat) tidak terwujud,” tambahnya, menyoroti perbedaan tujuan antara perbaikan ekologi dengan kepentingan korporasi.
Rocky Gerung menutup diskusinya dengan menekankan pentingnya sikap non-kompromi bagi para aktivis, terutama dalam isu lingkungan.
“Seorang aktivis dalam isu lingkungan tidak boleh berdua, atau tidak boleh berkompromi. Pilihan harus jelas: ‘replanting’ (tanam ulang untuk ekonomi) atau ‘reclaiming’ (berbasis hak masyarakat),” pungkasnya, sembari menyebut masalah konflik agraria saat ini sebagai “limpahan dari problem yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi.” (Sha)
