TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting, yaitu penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna ke-35 ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Kaltara, pada Senin (17/11). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., CSL.
Rapat ini menjadi tahap awal dalam proses pembahasan dan penetapan APBD Kaltara 2026 yang akan menentukan arah pembangunan, alokasi anggaran, serta program prioritas Provinsi Kaltara ke depan.

Dalam penyampaiannya, yang diwakili oleh perwakilan Pemerintah Provinsi, dijelaskan bahwa Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan implementasi dari dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen ini memuat secara terperinci kebijakan, strategi, dan prioritas utama pembangunan di Kaltara untuk tahun anggaran 2026.
APBD 2026 dirancang sejalan dan terintegrasi dengan tema kebijakan fiskal pemerintah pusat, yang berfokus pada Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, saat memimpin rapat, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa Rancangan APBD ini benar-benar pro-rakyat dan mampu mewujudkan visi besar Kaltara.
“APBD 2026 harus dirumuskan dengan cermat, memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujar Muhammad Nasir.
Setelah penyampaian nota pengantar ini, dokumen Ranperda APBD 2026 akan dibahas secara intensif oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan ini mencakup pendalaman terhadap target pendapatan, prioritas belanja, dan sumber pembiayaan, sebelum akhirnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Keberhasilan penetapan APBD 2026 ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi transformasi Kaltara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. (**)



