TARAKAN – Dinamika anggaran tahun 2026 membawa tantangan tersendiri bagi sektor pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara). Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsudin Arfah, memberikan perhatian khusus terhadap penyesuaian alokasi tunjangan bagi tenaga pendidik tingkat SMA, baik negeri maupun swasta, dalam draf anggaran terbaru.
Dalam agenda reses yang berlangsung pada Minggu (15/2/2026), Syamsudin memaparkan bahwa kondisi ini merupakan implikasi dari penyesuaian fiskal daerah yang cukup signifikan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pos tunjangan tersebut sempat masuk dalam tahapan awal pembahasan, namun harus ditinjau kembali seiring dengan terkoreksinya pendapatan daerah.
“Pada awal pembahasan, rencana tunjangan untuk guru SMA negeri dan swasta sebenarnya sudah terakomodasi. Namun, ketika postur anggaran kita mengalami penurunan di tahap final, pos tersebut memerlukan penyesuaian lebih lanjut,” ujar Syamsudin saat berdialog dengan warga.
Kondisi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan fiskal Kaltara yang semula diproyeksikan mencapai Rp3,6 triliun, kini terkoreksi menjadi Rp2,4 triliun. Penurunan sebesar Rp1,2 triliun ini memaksa pemerintah daerah untuk menyusun skala prioritas ulang pada berbagai program strategis.
Meskipun menghadapi ruang gerak anggaran yang terbatas, Syamsudin Arfah tetap optimis bahwa kesejahteraan guru harus tetap menjadi perhatian utama. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk melakukan langkah-langkah proaktif dan komunikatif guna mencari sumber pendanaan alternatif.
Sebagai solusi ke depan, Syamsudin menyarankan agar pemerintah daerah lebih intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta. Langkah “jemput bola” dinilai menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi dana alokasi pusat bagi daerah.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah sinergi dan komunikasi yang lebih kuat ke tingkat pusat. Kita harus proaktif mengupayakan dukungan dana tambahan agar program-program penting, terutama bagi tenaga pendidik kita, tetap mendapatkan dukungan yang semestinya,” pungkasnya.
Melalui komunikasi yang solid antara legislatif dan eksekutif, diharapkan tantangan defisit anggaran ini dapat teratasi demi menjaga stabilitas kualitas pendidikan di Bumi Benuanta. (Sha)
