TARAKAN – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Markus Minggu, memberikan penjelasan resmi terkait isu miring yang menyebutkan adanya pengalihan anggaran Dinas Kesehatan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu ini sempat memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai potensi pengurangan kualitas layanan kesehatan dasar demi program baru tersebut. Namun, setelah melakukan verifikasi langsung melalui rapat kerja bersama Dinas Kesehatan pada Jumat, 27 Februari 2026, Markus memastikan bahwa kabar tersebut sepenuhnya tidak benar.
Markus menjelaskan bahwa setelah meninjau postur Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta DPA Dinas Kesehatan, tidak ditemukan adanya perubahan yang mengindikasikan pemotongan dana untuk program lain. Struktur anggaran kesehatan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibahas bersama DPRD.
Hal ini memberikan kepastian bahwa program-program kesehatan yang sudah direncanakan tidak akan terganggu oleh pelaksanaan program MBG. “Isu terkait dengan pergeseran dana kesehatan diambil ke MBG itu, dinas menjawab bahwa itu tidak benar,” tegas Markus Minggu.
Kepastian ini didapatkan setelah Komisi II membedah poin per poin alokasi dana yang tersedia di dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026. Markus menyebutkan bahwa postur anggaran kesehatan tetap kokoh dan tidak mengalami perubahan drastis yang merugikan kepentingan layanan kesehatan publik.
Menurutnya, penting bagi pemerintah dan dewan untuk memberikan informasi yang jernih agar masyarakat tidak merasa resah. Penegasan dari pihak Dinas Kesehatan dalam rapat tersebut dianggap sudah cukup untuk mematahkan spekulasi yang berkembang selama beberapa pekan terakhir.
Sekretaris Komisi II, Hj Jamaliah, SM, bersama dr. Yuli Indrayani yang hadir dalam pertemuan tersebut juga turut memberikan atensi pada stabilitas anggaran sektor kesehatan.
Markus menambahkan bahwa pengawasan terhadap isu-isu seperti ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dewan sebagai penyambung lidah rakyat. Dengan melihat langsung dokumen resmi, dewan dapat menjamin bahwa hak-hak kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah kota tanpa adanya tumpang tindih anggaran yang merugikan.
“Memang itu tidak benar karena kami melihat dari postur anggaran mereka, RKA mereka itu memang tidak ada perubahan,” tambahnya.
Selain meluruskan isu MBG, Markus juga mengingatkan agar Dinas Kesehatan tetap fokus pada penyerapan anggaran yang efisien untuk program-program yang sudah ada. Ia menekankan bahwa keberadaan anggaran yang tetap tidak akan berarti banyak jika eksekusi di lapangan tidak berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.
Pihak legislatif akan terus mengawal agar setiap program kesehatan, mulai dari pencegahan hingga pengobatan, dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Tarakan tanpa terkecuali.
Dalam diskusi tersebut, terungkap juga bahwa pengawasan DPRD tidak hanya terbatas pada angka-angka di atas kertas, tetapi juga pada dampak sosial dari setiap kebijakan anggaran. Markus menyampaikan bahwa klarifikasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Tetap sama dengan apa yang telah kami bahas bersama, baik itu anggaran dari APBN juga dari APBD,” kata Markus menekankan konsistensi penganggaran tahun ini.
Rapat kerja yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan DPRD Tarakan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Komisi II. Markus berharap komunikasi yang terbuka seperti ini dapat terus terjalin agar setiap kendala anggaran dapat dicarikan solusinya secara bersama-sama.
“Kami dari Dewan berkomitmen untuk tidak akan membiarkan pos anggaran vital seperti kesehatan dikurangi atau dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai penutup, Markus Minggu menyatakan bahwa Komisi II akan terus menjaga integritas pengawasan demi kepentingan rakyat Tarakan.
Klarifikasi mengenai isu anggaran MBG ini diharapkan dapat mengakhiri perdebatan di masyarakat dan mengembalikan fokus semua pihak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa dewan tetap mendukung program nasional namun dengan catatan tidak mengorbankan pos anggaran daerah yang sudah dialokasikan untuk kepentingan mendesak lainnya di sektor kesehatan. (Sha)
