TARAKAN – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan terus mendapat pengawalan ketat dari legislatif. Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, SH, menyatakan bahwa rapat evaluasi yang digelar selama dua hari terakhir merupakan langkah konkret pemerintah dan dewan dalam merespons dinamika yang terjadi di lapangan.
Menurut Yunus, evaluasi ini sangat penting untuk memastikan program unggulan nasional tersebut berjalan tepat sasaran dan minim kendala teknis.
Rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait ini bertujuan untuk memetakan persoalan yang muncul selama selama ramadhan. Yunus menegaskan bahwa DPRD tidak ingin menutup mata terhadap kendala-kendala kecil yang jika dibiarkan bisa menghambat kualitas layanan gizi siswa.
“Rapat yang kita gelar selama dua hari ini adalah bentuk respon cepat kami terhadap fenomena dan kejadian yang ada di lapangan. Kita ingin memastikan bahwa apa yang direncanakan di meja rapat selaras dengan apa yang diterima anak-anak kita di sekolah,” ujar Muhammad Yunus.
Perbaikan Alur Komplain bagi Orang Tua Siswa
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan DPRD dalam evaluasi tersebut adalah komunikasi antara penyedia program dengan orang tua siswa. Yunus mengapresiasi progres evaluasi yang telah dilakukan, terutama mengenai standarisasi sistem pengaduan.
“Secara keseluruhan evaluasi yang sudah dilakukan ini menurut kami sudah bagus. Kami juga memberikan masukan khusus terkait alur komplain dari orang tua siswa. Penting bagi kita untuk memiliki kanal yang jelas agar setiap masukan dari orang tua bisa langsung ditindaklanjuti oleh pengelola dapur,” tambahnya.
Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan stok bahan baku pangan di Tarakan yang terkadang fluktuatif. Menanggapi potensi kekurangan stok lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang masif, Yunus menekankan pentingnya langkah antisipatif.
Meskipun memprioritaskan pemberdayaan petani dan peternak lokal, pihaknya membuka peluang untuk mendatangkan pasokan dari luar daerah demi menjaga keberlangsungan program.
“Mengenai bahan baku, jika memang stok lokal di Tarakan tidak mampu menutupi kebutuhan dapur MBG yang besar, kita harus realistis. Kami akan mencari jalan keluar dengan menjajaki kerja sama dari luar daerah. Jangan sampai program terhenti hanya karena kekurangan stok bahan pangan,” tegas Yunus.
Dengan evaluasi yang rutin dilakukan, DPRD Kota Tarakan berharap program Makan Bergizi Gratis ini dapat menjadi stimulan bagi peningkatan kualitas kesehatan siswa sekaligus penggerak ekonomi bagi sektor pangan di Kalimantan Utara. (Sha)
