TARAKAN – Neraca pangan tahun 2026 yang dirilis Dinas Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara mengungkap fakta mengkhawatirkan mengenai kondisi pangan di wilayah perbatasan. Saat ini, Kalimantan Utara (Kaltara) berada dalam fase defisit telur ayam yang cukup besar akibat ketimpangan antara jumlah produksi lokal dengan tingkat konsumsi masyarakat yang terus melonjak.
Berdasarkan data terbaru, produksi ayam petelur lokal hanya mampu menyumbang sekitar 2.108 ton per tahun. Angka ini sangat jauh dari total kebutuhan masyarakat Kaltara yang telah menyentuh angka 25.685 ton per tahun. Akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, angka inflasi pada sektor ini dilaporkan telah menembus angka 23 ribu.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd, M.M, menegaskan bahwa petani dan peternak lokal harus didorong untuk memaksimalkan produksi demi mencukupi kebutuhan di empat kabupaten dan satu kota.
“Kaltara saat ini sangat membutuhkan kenaikan produksi telur ayam karena kebutuhan kita cukup tinggi. Pemerintah daerah dan peternak lokal harus saling bekerja sama, di mana Pemda perlu memiliki program konkret untuk membantu peternak dalam menyiapkan infrastruktur atau stimulan lainnya,” ujar Jufri Budiman pada Selasa pagi, (17/03/2026).
Ia mengusulkan agar titik-titik lokasi peternakan dikembangkan baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan sektor lain, seperti peternakan sapi dan kambing melalui sistem pertanian terintegrasi. Jufri menekankan pentingnya penyuluhan mengenai teknologi perkandangan modern kepada peternak, mulai dari sistem Cage, Deep Litter, hingga Aviary System.
“Kita siapkan stimulannya bagi para peternak, mulai dari penyiapan kandang, bibit, hingga pakan. Bisa juga menggunakan pertanian terintegrasi untuk pakan, yang penting unsur nutrisinya seperti protein dan karbohidrat mendekati standar pabrikan. Jika sudah berproduksi, unit bisnis Perusda bisa mengambil hasilnya untuk distribusi pemasaran se-Kaltara, sementara biaya pembangunan infrastruktur bisa dipotong dari hasil penjualan tersebut,” jelas Jufri.
Selain keterlibatan Perusda, Jufri juga menyarankan optimalisasi peran koperasi untuk menyediakan segala keperluan peternakan ayam petelur. Dengan ketersediaan sarana produksi yang mudah diakses, peternak tidak lagi kesulitan memulai usaha. Koperasi pun diharapkan mampu menyerap hasil telur peternak dengan harga pasar yang kompetitif.
“Tentu jika koperasi atau Perusda bisa mem-back up ini, saya kira tidak ada yang sulit. Walaupun sifatnya koperasi tetap mencari keuntungan, namun harganya tidak perlu mahal karena tujuannya bukan sekadar profit oriented melainkan membantu masyarakat,” tambahnya.
Alternatif ketiga yang ditawarkan adalah pengambilalihan penuh sektor peternakan oleh pemerintah daerah melalui Perusda, mulai dari pengadaan bibit hingga distribusi ke konsumen akhir untuk mengendalikan harga jual di pasar. Jufri menilai pemerintah daerah harus segera mengkaji opsi terbaik dari ketiga skema tersebut tanpa harus bergantung pada investor luar.
“Kepala daerah bisa mengkaji mana yang terbaik, karena jika kita terus-menerus menunggu investor masuk, pertanyaannya sampai kapan kita harus menunggu. Kita juga harus membuka peluang investasi pembuatan pakan ternak lokal melalui Perusda untuk menekan biaya operasional peternak yang selama ini mencapai 50 persen hanya untuk pakan,” tegasnya.
Persoalan mahalnya harga pakan memang menjadi keluhan utama yang diserap Jufri saat berinteraksi dengan para peternak di lapangan. Ia berharap dengan memanfaatkan bahan baku lokal Kaltara, harga pakan bisa ditekan secara signifikan. Jufri pun memastikan bahwa DPRD Kaltara siap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami sering sekali mengobrol dengan peternak dan rata-rata mengeluhkan harga pakan yang tinggi dan terus naik. Mudah-mudahan dengan membuka usaha pakan mandiri, ini bisa menjadi solusi, dan tentu kami di Dewan dapat menyetujui pos-pos anggaran yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat,” tutup Jufri. (Sha)
