NUNUKAN – Sebagai wilayah beranda terdepan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kabupaten Nunukan kini tengah menjerit akibat lonjakan beban sosial berskala nasional. Ironisnya, tanggung jawab penanganan eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terlantar, deportan, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dideportasi dari negara tetangga tersebut, dipaksa bertumpu sepenuhnya pada kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas. Akibat minimnya kucuran dana, para pekerja sosial di rumah penampungan Dinas Sosial Nunukan bahkan harus bergotong-royong menggalang dana swadaya dan menggunakan uang pribadi demi membeli makanan, obat-obatan, hingga membiayai proses pemakaman penghuni yang meninggal dunia.
“Bagaimana mungkin Kabupaten Nunukan yang memiliki banyak pekerjaan rumah untuk pembangunan di beranda negeri, harus terus menguras energi sendirian dalam mengatasi persoalan eks deportan dengan ragam masalah yang ada,” keluh perwakilan tokoh daerah saat menyoroti ketimpangan alokasi anggaran penanganan tersebut.
Kondisi di lapangan memang sangat memprihatinkan, di mana data riil menunjukkan anggaran permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hanya dijatah sekitar Rp50 juta per tahun, sementara biaya pemulangan ke daerah asal cuma ditopang dana Rp60 juta per tahun. Anggaran yang jauh dari kata ideal ini membuat banyak eks deportan terpaksa menetap bertahun-tahun di rumah penampungan karena ditolak oleh keluarga asal mereka akibat keterbatasan fisik maupun mental. Menyikapi situasi yang kian membengkak ini, Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, ST., M.I.Kom., menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan dan membiarkan Nunukan terseok-seok sendirian mengatasi isu kemanusiaan lintas negara ini.
“Perlu ada kebijakan khusus untuk daerah perbatasan berkaitan dengan permasalahan ini agar penanganan eks deportan terlantar dan ODGJ tidak sepenuhnya dibebankan kepada daerah,” tegas Arpiah saat memberikan keterangan resmi pada Kamis (14/5/2026).
Di tengah keterbatasan infrastruktur pedalaman, minimnya tenaga dokter, guru, hingga tingginya ketergantungan ekonomi terhadap produk Malaysia, DPRD Nunukan mendesak adanya penguatan fiskal dan keterlibatan nyata dari kementerian terkait. Sinergi lintas instansi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, dan pemkab setempat dinilai menjadi satu-satunya solusi mutlak agar pelayanan terhadap masyarakat rentan tidak lumpuh. Parlemen berjanji akan terus mengawal dan menyuarakan penguatan regulasi ini ke tingkat nasional demi menyelamatkan wajah beranda negara.
“Kami juga memahami kondisi ini, terutama minus anggaran penanganan orang terlantar dan ODGJ, sehingga hal ini perlu segera dicarikan solusi bersama agar pelayanan masyarakat rentan bisa tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (*)
