TARAKAN — Akselerasi penguatan sektor agraria dan pengawalan program strategis nasional di bidang ketahanan pangan terus digalakkan secara masif hingga ke wilayah perbatasan negara. Langkah nyata ini ditandai dengan pelaksanaan upacara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia untuk empat kabupaten sekaligus di Provinsi Kalimantan Utara, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.
Prosesi sakral pengukuhan struktur organisasi pejuang pangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., serta disaksikan oleh jajaran pimpinan pusat, Sabtu (11/7/2026).
Hadir memantau jalannya pelantikan secara langsung, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, memberikan legitimasi penuh terhadap kepengurusan baru di bumi Benuanta tersebut.
Kehadiran tokoh pimpinan nasional ini menegaskan bahwa Kalimantan Utara memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta prioritas pembangunan pertanian nasional, terutama dengan segala potensi alamnya yang melimpah namun masih memerlukan sentuhan manajerial organisasi yang kuat dan terstruktur rapi dari tingkat provinsi hingga ke pelosok desa.
Sesaat setelah prosesi pengambilan sumpah jabatan selesai dilaksanakan, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, langsung memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran ketua dan pengurus DPD yang baru saja dikukuhkan.
Ia mengingatkan dengan sangat bahwa tanggung jawab yang diemban setelah pelantikan bukanlah sekadar formalitas organisasi, melainkan sebuah amanah besar untuk segera mengeksekusi rencana kerja yang bersentuhan langsung dengan nasib para petani.
Jufri menekankan pentingnya sinergi yang utuh antara program kerja daerah dengan visi besar ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan bangsa Indonesia.
“Setelah dilantik, saya mengingatkan agar seluruh ketua DPD segera menjalankan program kerja di wilayah masing-masing dan mendukung program kerja presiden,” ujar Jufri Budiman dengan penuh penekanan di hadapan seluruh kader dan tamu undangan yang memadati lokasi acara.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, dalam orasi politiknya yang komprehensif, menguraikan tantangan geografis sekaligus peluang besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara. Ia mengakui bahwa wilayah Kalimantan Utara memiliki bentang alam yang sangat luas dengan aksesibilitas darat yang seringkali menantang, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pengurus daerah untuk pasif.
Don Muzakir menjabarkan bahwa potensi perkebunan, perikanan, serta pertanian di wilayah ini sangat luar biasa, sehingga dibutuhkan figur pengurus yang bertindak sebagai panglima tempur di garis depan pertarungan kesejahteraan petani.
Ia memberikan peringatan keras bahwa pelantikan ini tidak boleh berakhir menjadi agenda seremonial belaka tanpa adanya aksi nyata pasca-acara. Ia menuntut komitmen tinggi dari seluruh struktur DPD, struktur tingkat kecamatan, hingga kader di tingkat desa untuk terus bergerak secara dinamis melakukan pendampingan kepada masyarakat dan mengidentifikasi apa saja komoditas unggulan yang dibutuhkan oleh para petani setempat, baik itu tebu, kopi, kelapa dalam, maupun kacang mente.
“Di saat Anda tidak bergerak, di saat Anda setelah dilantik, Anda hanya duduk bersantai di kantor tanpa berbuat apa-apa, niscaya swasembada pangan yang kita harapkan di Kalimantan Utara ini tidak bisa terwujud,” tegasnya.
Lebih lanjut, Don Muzakir memaparkan bahwa Tani Merdeka Indonesia memikul mandat penting langsung dari presiden sebagai dewan pembina untuk bertindak sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi jalannya distribusi bantuan pertanian di lapangan.
Ia menginstruksikan agar seluruh kader mengawal ketat penyaluran alat dan mesin pertanian serta bantuan benih agar tepat sasaran dan bebas dari praktik pungutan liar yang merugikan kelompok tani.
“Jangan menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Langkah pengawasan ini dinilai sangat krusial demi memastikan bahwa kehadiran negara dan seluruh program kerja pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat pedesaan.(Sha)
