JAKARTA — Ketua PURT DPD RI Hasan Basri, mendesak pemerintah pusat dan kementerian terkait agar memberikan perhatian serta penanganan secara serius terhadap eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian memprihatinkan di wilayah Kalimantan dan khususnya Kalimantan Utara (Kaltara).
Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas terkait, luas area kebakaran hutan dan lahan di Kaltara per 25 Agustus lalu, tercatat telah mencapai 1.076,93 hektare.
Menurut Hasan Basri, situasi Karhutla saat ini telah berada pada tingkat yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun immateriil.
Dampak bencana asap tersebut bahkan telah mulai melumpuhkan aktivitas sosial masyarakat, terutamanya sektor pendidikan di mana proses belajar mengajar anak-anak sekolah terganggu akibat tebalnya kabut asap.
“Pertama-tama kita meminta pemerintah pusat memperhatikan secara serius penanganan kebakaran hutan di Kalimantan yang saat ini sudah berpotensi membuat kerugian baik materiil maupun immateriil, terutama khususnya anak-anak kita yang sudah mulai sulit untuk sekolah akibat daripada kebakaran hutan ini,” ujar Hasan Basri dalam keterangannya.
Lebih lanjut, senator asal Kaltara ini, meminta agar penanganan Karhutla dilakukan secara intensif dengan menerjunkan langkah-langkah darurat yang efektif.
“Pemerintah harus mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta menyiapkan sumber-sumber serapan air yang dapat diakses oleh petugas di lapangan untuk memadamkan titik-titik api,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa aspek penegakan hukum merupakan hal krusial yang tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum diminta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menjadi pelaku pembakaran hutan, baik yang melibatkan korporasi maupun kelompok masyarakat.
“Agar kebakaran hutan itu tidak terjadi lagi, aparat penegak hukum harus menindak tegas khususnya kepada mereka-mereka yang melakukan pembakaran hutan, baik oleh korporasi maupun kelompok masyarakat. Kita berharap pemerintah sekali lagi untuk menindak tegas terhadap hal itu,” tegasnya.
Mengingat eskalasi Karhutla tahun ini dinilai jauh lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang relatif bisa diminimalisir, Hasan Basri menilai Kementerian Kehutanan dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi diri secara mendalam.
Ia juga memandang penting adanya evaluasi dari Presiden terhadap kinerja kementerian yang dinilai belum maksimal dalam menangani persoalan ini sejak tahap perencanaan hingga penanggulangan.
“Saya juga melihat kedatangan presiden belum berdampak baik terhadap pembenahan Karhutla ini. Sehingga kami perlu menyampaikan agar kementerian terkait perlu dievaluasi khususnya Kementerian Kehutanan yang tidak maksimal menangani persoalan ini,” ungkapnya.
Berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan, ia mengimbau agar sekolah-sekolah yang berada di zona merah dampak ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) untuk mengambil langkah taktis, termasuk mempertimbangkan peliburan atau relokasi sementara demi kesehatan siswa.
Selain itu, masyarakat secara luas diimbau untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana serupa di masa mendatang.
“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah maupun pusat agar masyarakat bersama-sama menjaga hutan kita agar tetap lestari dan terhindar dari bencana kebakaran,” pungkasnya. (*)
