TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan menggelar rapat mitra bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti alokasi anggaran BPBD yang berada di kisaran Rp4 miliar lebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPRD mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kebencanaan kepada masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, S.IP., M.M., mengatakan BPBD merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Karena itu, keterbatasan anggaran harus disikapi dengan pengelolaan yang efektif tanpa mengurangi optimalisasi pelayanan.
“Jangan sampai dengan efisiensi anggaran ini mengurangi semangat mereka dalam melayani masyarakat,” tegas Randy usai rapat.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut pihak BPBD memastikan kebutuhan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kebencanaan telah diperhitungkan dan dianggarkan secara cermat.
Menurutnya, kebutuhan penanggulangan bencana, termasuk penanganan kondisi darurat yang sifatnya tidak terduga, harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Randy berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sehingga kesiapsiagaan dan pelayanan BPBD kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (Sha)



