TARAKAN – Komisi II DPRD menyoroti penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD). Komisi II mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proaktif menyampaikan masukan terkait standar harga yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.
Ketua Komisi II, Simon Patino, mengatakan masukan dari OPD sangat penting dalam proses penyusunan maupun pembaruan SSH, sehingga standar harga yang ditetapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
Hal itu disampaikan Simon setelah Komisi II menggelar rapat bersama mitra kerja BPKPAD. Dalam pembahasan tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya keterlibatan aktif OPD saat BPKPAD melakukan asistensi terkait penetapan standar harga.
“OPD-OPD harus proaktif untuk memberikan masukan standar satuan harga kepada BPKPAD yang selanjutnya akan menjadi pedoman pelaksana pekerjaan,” ujar Simon.
Menurutnya, pembaruan atau upgrade SSH perlu dilakukan secara berkala agar standar harga yang digunakan tidak tertinggal dari perkembangan harga barang dan jasa. Ketidaksesuaian SSH dengan kondisi harga aktual berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.
Ia menilai, apabila standar harga tidak diperbarui sesuai kebutuhan dan kondisi terkini, pelaksanaan program maupun pekerjaan di lapangan bisa terhambat. Karena itu, OPD harus memanfaatkan proses asistensi yang dilakukan BPKPAD untuk menyampaikan usulan dan koreksi terhadap standar harga yang dinilai sudah tidak relevan.
Simon berharap pembaruan SSH dapat direalisasikan pada 2027 mendatang, sehingga standar harga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah lebih sesuai dengan kondisi aktual.
“Harapan kita, pada 2027 nanti sudah ada peningkatan dan pembaruan terhadap standar satuan harga yang dikelola BPKPAD,” ujarnya.
Selain membahas SSH, Komisi II juga menyoroti kondisi anggaran BPKPAD. Simon menyebut, secara umum anggaran instansi tersebut masih berjalan normal, meskipun mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, ia menilai pengurangan anggaran tersebut tidak semestinya berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan BPKPAD. Pelayanan kepada OPD maupun dalam mendukung tata kelola keuangan daerah diharapkan tetap berjalan optimal.
Simon menegaskan, pembaruan SSH menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian agar perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, sesuai kebutuhan serta kondisi harga di lapangan. (Sha)



