Upaya Fajar Mentari Dihargai Sebagai Kader Muhammadiyah
TARAKAN – Ribut-ribut di internal Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kaltara soal foto pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara di flayer dan banner Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto ditegaskan sudah selesai. Namun Ketua PWPM Kaltara, Afandi Kamaruddin heran mendengar masalah itu kembali mencuat ke publik.
Menurut Afandi, peristiwa tersebut seharusnya tak lagi dibahas lantaran sudah diselesaikan secara kekeluargaan bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kendati sudah baikan, Afandi berharap tidak ada lagi ribut-ribut yang bikin publik bertanya-tanya.”Saya tak tahu itu (masalah di internal PWPM Kaltara belum selesai). Yang jelas, sudah klir itu kemarin. Sudah tidak ada masalah. Tidak ada lagi persoalan. Artinya itu urusan internal,” ungkapnya kepada Facesia.com.
Jika kemudian konflik itu masih berlanjut, kata Afandi, persoalan tersebut sudah di luar keputusan bersama PWPM Kaltara dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kaltara. Disinggung apa saja poin kesepakatan yang dibahas dalam mediasi yang dia hadiri Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kaltara Haji Syamsi Sarman, Sekretaris PWPM Kaltara Riskiyanto dan Fajar Mentari yang merupakan Wakil Ketua PWPM Kaltara, Afandi tak memberikan jawaban detail.
BACA JUGA : Bersuara Lagi, Fajar Mentari Kecewa Pernyataan Pengurus PWPM Kaltara Tak Sesuai Hasil Mediasi
BACA JUGA : Pelantikan PWPM Kaltara Dirangkaikan Orasi Kebangsaan
“Ada kemarin sih (kesepakatan). Intinya itulah (dinamika organisasi). Kita menganggap itu dinamika internal. Toh yang melakukan itu kan kader kita juga,” ungkap Afandi.
Kader Muhammadiyah yang dimaksudnya adalah Syamsuddin Arfah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltara ini diketahui merupakan kader Muhammadiyah sejak lama. Namun, beberapa hari lalu, pria yang didaulat menjadi Ketua Tim Irianto Lambrie – Irwan Sabri tersebut menulis status yang diduga mengandung ajakan memilih pasangan Irianto Lambrie – Irwan Sabri. Status di laman facebook pribadinya itu turut dilampirkan foto dan tulisan di flayer dan banner Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang akrab disapa Cak Nanto.
Nah, oleh Fajar Mentari, Syamsuddin Arfah dinilai tidak menghormati organisasi yang tidak boleh dibawa ke ranah politik praktis. Selanjutnya adalah Syafruddin yang disebut oleh Afandi, tumbuh sebagai kader Muhammadiyah sejak muda. Begitu juga dengan dengan kader lainnya, yakni Riskiyanto yang sama-sama diketahui berselisih paham dengan Fajar Mentari.
“Itu dinamika internal pemuda, ya biasalah. Ya memang itulah dinamika pemuda. Kalau tidak ada begitu, ndak enak juga kan. kalau lurus-lurus aja, bukan pemuda namanya kan?” katanya.
Apakah upaya Fajar Mentari protes hingga dikabarkan siap melaporkan Syamsuddin Arfah ke polisi sudah didiskusikan di internal PWPM Kaltara? Afandi menegaskan, langkah rekannya itu tak pernah dibahas. Bahkan, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah belum pernah mengeluarkan titah secara resmi kepada PWPM Kaltara.
BACA JUGA : Organisasi Muhammadiyah Salurkan Bantuan Sembako di Kaltara
“Tapi kita hargai. Itu (upaya Fajar Mentari mempolisikan pihak tertentu) mungkin ada dari ketua umum. Mungkin ada penyampaian ke mas Fajar sebagai kader Pemuda Muhammadiyah. Mas Fajar selama ini kan membawa atas nama kader, membawa nama lembaga,” katanya.
Sehingga, Afandi menilai, langkah Fajar Mentari adalah wajar sebagai kader Muhammadiyah yang tidak mau Muhammadiyah diseret-seret ke ranah politik. Ditambah lagi, garis lurus organisasi yang mereka bangun hanya bertujuan sebagai gerakan dakwah dan gerakan moral, bukan politik praktis.
“Saya juga sebagai kader, jiwa saya sebagai kader. Wajar dong saya sebgai kader tersinggung (Muhammadiyah dibawa ke ranah politik). Tetapi kan, sebagai kelembagaan kita tidak melakukan upaya apapun karena Fajar tak pernah menyampaikan upayanya selama ini. Saya tak tahu kalau (disampaikan) sama Ketua Umum,” imbuhnya.
Meski begitu, Afandi tak menampik, sejumlah pengurus PWPM Kaltara adalah pelaku politik praktis. Bahkan, dirinya adalah kader salah satu partai politik di Kaltara. Sehingga, dengan kasus ini Afandi mengembalikannya kepada publik dan pihak berwenang, seperti Bawaslu untuk menindak pihak-pihak yang melanggar aturan.
“Kalau kita kan, biasalah namanya juga organisasi. Namanya juga lembaga, ada dinamika, ada yang setuju, ada yang menolak. Namanya ini kan ada di beberapa kubu. Ada yang menganggap biasa, ada yang menganggapnya jadi masalah. Tapi secara umum, masalah ini sudah klir. sudah tak ada masalah,” pungkasnya. (*)
