TARAKAN – Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) menggelar dialog pemajuan kebudayaan dengan tema Peran Pemerintah Dalam Penguatan Identitas Lokal Kota Tarakan, Jumat, 6 Oktober 2024.
Bertempat di Caffe Uphill Tarakan, dialog ini diikuti oleh seniman dan pegiat budaya, serta unsur pemerintah daerah.
Walikota Tarakan 2019-2024, dr Khairul yang hadir sebagai narasumber pada dialog tersebut mengatakan pada periode sebelumnya, pihaknya telah membuat rencana induk pengembangan budaya yang bekerjasama perguruan tinggi. Kedepan, rencana itu akan diperkuat dalam regulasi daerah agar arah pengembangan budaya akan lebih terarah.
Dari total sekitar 70an cagar budaya yang ada di Tarakan, 34 di antaranya secara resmi telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pihaknya pun mendorong lebih banyak sertifikasi tenaga kurator sehingga mempercepat proses kurasi cagar budaya yang ada.
“Salah satu persyaratan untuk menetapkan cagar budaya harus ada kurasi, harus ada penilaian dan itu yang jadi hambatan kita selama ini hanya ada satu. Biasanya pinjam di provinsi,” ujar Khairul.
Calon Walikota Tarakan 2024-2029 ini juga membeberkan, sebagai salah satu bentuk keseriusan dalam memajukan kebudayaan di Tarakan, pihaknya memasukkan program kebudayaan dalam program prioritas.
“Didalam program kita, kebudayaan menjadi satu program prioritas. Di program ke 19 pasangan Kharisma tahun 2024-2029 saya sudah sampai kan salah satunya adalah pengembangan seni budaya, olahraga, dan kewanitaan,” terang Khairul.
Komitmen pengembangan budaya itu juga dibuktikan dalam tagline di periode keduanya, yakni Tarakan Hibot. Hibot artinya hebat dalam bahasa Tidung.
“Itu juga mengandung singkatan dari, handal, inovatif, b-nya itu berbudaya, dan tangguh. Mungkin tidak banyak pasangan calon yang memasukkan budaya dalam salah satu program unggulannya. Penting juga saya kira kemajuan kota ini dibarengi dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal nusantara yang hidup di Tarakan sebagai bagian dari multi etnis multi kultur,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kaltim Kaltara, Lestari mengapresiasi seluruh elemen Kota Tarakan punya antusiasme tinggi terhadap pengembangan budaya. Hal ini dianggap menjadi modal bagi pemerintah dalam mendukung pelestarian budaya.
“Kegiatan ini tujuannya menjalin sinergitas antara pemerintah baik pusat, daerah dan komunitas. Tanggung jawab kebudayaan bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat termasuk komunitas di dalamnya,” kata Lestari.
Menurut Lestari, melihat jumlah komunitas tadi hadir pada dialog, dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan kalau mereka konsen dan perhatian sekali terhadap kebudayaan yang ada.
“Mudah-mudahan, saya yakin budaya masyarakat Tarakan ini meskipun kita tidak jauh dari IKN dan jangan juga takut terkait dengan adanya multikulturalisme. Justru multikulturalisme nanti akan menjadi penguat bagi kebudayaan yang ada,” tuturnya.
Pihaknya juga menyambut baik adanya perhatian kota Tarakan ini untuk melakukan penetapan cagar budaya. Dengan adanya komitmen ini diharapkan pemerintah pusat dan daerah untuk sama-sama melestarikan kebudayaan itu bisa sejalan.
“Kalau cagar budaya itu tidak ditetapkan maka pelestariannya bagaimana terkait dengan masalah hukum dan sebagainya. Tanpa ada penetapan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga sisanya bisa segera ditetapkan dengan dibentuknya tim ahli cagar budaya dari kota Tarakan sendiri,” tutupnya. (*)
