TARAKAN – Mukhlis, S.H, M.H, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut 13 mengungkap kewenangan DPD RI yang begitu luas untuk membangun daerah.
Bertempat disalah satu resto di Tarakan, Mukhlis memaparkan gagasan yang akan diperjuangkan ketika nantinya terpilih. Paparan gagasan dikemas dalam bincang santai bersama awak media se Tarakan, Selasa (30/1/2024).
Menurutnya, kewenangan anggota DPD RI itu diatur undang-undang sehingga sangat disayangkan jika tak dimaksimalkan.
“Kadang, begitu dia sudah masuk komite atau komisi di DPR atau DPD RI misalnya, dia hanya berkutat pada komite. Sementara kewenangan yang diberikan itu luas,” ujarnya.
Mukhlis menjelaskan, dirinya memiliki banyak kolega-kolega dari anggota anggota DPD RI provinsi lain. Sehingga informasi terkait kewenangan komite hukum saja bisa masuk ke Kementerian Sosial, Kementerian Perikanan.
“Dia bisa masuk ke Kementerian PUPR. Misalnya ketika ke PUPR, ini data kami ada sekian kilometer jalan yang rusak. Saya kira semua Kementerian yang punya nurani hati, mata untuk melihat persoalan dasar masyarakat dan ini hajat hidup orang banyak pasti akan bantu,” ujarnya dalam bincang bersama wartawan, Selasa (30/01/2024).
“Ibu Menteri Sosial di perbatasan Krayan disampaikan, Bu ini sering ditutup soal sembako. Susah masyarakat di sana untuk akses sembako. Begitu sulit harganya menjadi mahal dan kelangkaan di mana-mana pasti menteri turun. Begitu pun menteri-menteri yang lain. Jadi dengan kewenangan itu, termasuk sekalian saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa luar biasa kewenangan yang diberikan negara terhadap anggota DPD itu. Seharusnya itu bisa menjadi jalan menjadi sebuah referensi dan menjadi sebuah apa yang menjadi sebuah dentuman bagi siapa pun anggota DPD untuk bisa berbuat lebih kencang lagi,” tambahnya.
Menurut Mukhlis, hal itu pula yang memotivasi ia bertarung menuju Senayan.
“Memang seluruh kebijakan ada di ibu kota. Ya kalau teman-teman DPRD kan misalnya datang ke Jakarta mengusulkan, kalau kita anggota DPD itu bisa ikut sama-sama merumuskan. Ya bagaimana kemudian kita buat data-data yang menjadi referensi bagi kementerian untuk memberikan bantuan secepatnya,” paparnya.
“Bagaimana perusahaan rumput laut misalnya, bagaimana persoalan yang hari ini karena tidak masuk dalam 300 pelabuhan perikanan internasional di dunia. Padahal kita punya. Ikan nasional yang begitu luar biasa. Ayo dong kita bawa Kementerian Kelautan dan Perikanan yang punya banyak akses dengan investor. Misalnya bangun pabrik perikanan yang begitu hebat. Untuk membantu masyarakat nelayan supaya harganya bagus segala macam. Enggak perlu demo ini anggota-anggota dewan kita, ayo kita bawa itu supaya betul-betul keberadaan kita menjadi manfaat buat petani, buat nelayan, buat guru, buat pengajar segala macam. Termasuk Kementerian Pendidikan misalnya kita bisa dorong supaya jangan ada tenaga honorer. Udah digaji misalnya berbulan-bulan, ini kan masalah sekali. Alhamdulillah pemerintah provinsi bergerak cepat untuk itu. Kasihan 3 bulan 4 bulan sekali baru gajian,” tuntas dia.(*)
