TARAKAN – Kebutuhan akan kepemilikan rumah yang layak huni bagi masyarakat menjadi program prioritas bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Penyediaan rumah dan kepemilikan rumah yang layak bagi rakyat di Indonesia masih menjadi persoalan dan perlu penanganan yang lebih serius. Indonesia masih butuh kurang lebih 10 juta rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevri Hanteru Sitorus bersama BUMN khususnya Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar sosialisasi dan tantangan pembiayaan perumahan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kaltara, Rabu (17/5/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jalan Yos Sudarso, Kota Tarakan ini dihadiri Wakil Walikota Tarakan Effendhi Djuprianto, dan nara sumber oleh Direktur Politeknik Kaltara Dr. Ana Sriekaningsih dan Consumer Lending Unit Head BTN Tarakan Adi Mahardhika.
Deddy Sitorus mengatakan, besarnya kebutuhan perumahan banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah tapi belum bisa memiliki maka ini tugas negara menyediakan sandang, pangan, papan yang layak bagi masyarakat.
“Ini menjadi perlu menjadi perhatian dan terus diperjuangkan karena tidak mudah dan tidak murah,” ujar Deddy Sitorus.
Lebih lanjut, Deddy mengatakan bahwa memang ada tantangan yang ahrus dihadapi yakni ketersediaan lahan atau tanah yang kayak untuk masyarakat dan pengembang, kemampuan daya beli masyarakat, kemudian mekanisme perbankan bagaimana persyaratan dan mekanisme pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan kecil atau UMR.
Deddy Sitorus yang juga merupakan anggota DPR RI dari Dapil Kaltara ini mengatakan Tarakan memiliki tantangan besar kedepan terkait persoalan perumahan dengan karakteristiknya sebagai daerah kepulauan.
“Kita melihat kondisi pemukiman di Kaltara terutama wilayah pulau dimana kampung – kampung kita kurang tertata dengan baik, dan sangat beresiko bencana seperti kebakaran. Penataan pemukiman di pesisir pantai perlu ditata serius karena kemalangan yang terjadi sangat membuat rakyat menderita, belum lagi berbicara kebersihan, sanitasi dan lainya,” tuturnya.
Kedepan diharapkan Pemkot dan BTN bersama – sama memikirkan bagaiman membuat skema pembiayaan yang rasional dan proposional dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
“Bagaimana program – program pembiayaan perumahan itu memperhitungkan kondisi dan realita Ekonomi sosiologi dari masyarakat setempat, kalau bisa dengan bantuan dari struktur pembiayaan yang lebih masuk akal yang lebih mungkin yaitu kerjasama dengan pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kaltara dan Tarakan,” ungkapnya.
Tidak hanya kondisi saat ini, kedepan dengan dibangunkan Kawasan Industri Hijau di Kaltara, Deddy Sitorus memastikan kebutuhan perumahan yang meningkat dengan pesat khususnya di Tarakan sebagia kota transit, perdagangan dan jasa.
“Saya yakin pertumbuhan penduduk Tarakan itu selama 3 tahun 5 tahun terakhir ini makin meningkat pesat dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BTN dan saya telah melihat ini sebagai satu peluang, saya dorong Pemda untuk membuat skenario dan desain perumahan,” tegas Deddy.
Wakil Walikota Tarakan, Effendi Djuprianto menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan apresiasi anggota DPR RI Dapil Kaltara Deddy Sitorus yang telah menjadi inisiator menyelenggarakan kegiatan ini bersama BTN.
Terkait dengan tantangan perumahan, Wakil Walikota Tarakan menyampaikan bahwa saat ini di Tarakan sedang terjadi kelangkaan kayu.
“Kayu kayuan ini berkaitan dengan bahan dasar sebagai komponen pembangunan perumahan, dan tidak terpisahkan dengan program perumahan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Wawali menitip pesan kepada anggota DPR RI Deddy Sitorus untuk mencari masukan terkait kelangkaan kayu di Tarakan melalui pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan regulasi.
Menurutnya, jika ketersediaan dan stok kayu dapat kembali normal, maka akan sangat mendorong lancarnya pembangunan perumahan, yang mana ketersediaan perumahan sendiri merupakan salah satu dari program prioritas nasional.
Sementara itu, Consumer Lending Unit Head BTN Tarakan Adi Mahardhika Esa Putra mengungkapkan bahwa jumlah developer di Tarakan masih terbatas hanya sekitar 30 yang bekerjasama dengan BTN dan hanya setengahnya yang aktif.
“Di Kaltim itu jumlah Developer mencapai ratusan yang menyediakan perumahan, jika kita melihat di Tarakan ini kebutuhannya sangat besar namun yang menyediakan sangat sedikit,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adi mengungkapkan peluang penyediaan perumahan di Tarakan masih sangat besar karena kebutuhan besar dan yang menyediakan masih sedikit.
“Ketersediaan pembangunan peluangnya masih sangat besar, dalam kesempatan ini kita juga memberikan tips untuk sektor informal supaya bisa difasilitasi oleh perbankan untuk pengembangan perumahan,” sambungnya.
Terkait dengan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini banyak program pemerintah salah satunya program 1 juta rumah subsidi dari Presiden Joko Widodo dengan bunga rendah 5 persen flat sampai lunas.
Kemudian perumahan DP 0 persen dari Pemkot Tarakan bekerjasama dengan developer dan sampai saat ini masih berjalan dan masih aman untuk masyarakat MBR. (sha)
