TARAKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan mengusulkan anggaran untuk tahun 2025, sebesar Rp 307 miliar. Hal itu, disampaikan saat rapat kerja mitra Komisi 2 DPRD Kota Tarakan dengan Disdik beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Komisi 2 Markus Minggu mengatakan usulan anggaran sebesar Rp 307 miliar, berasal dari berbagai sumber. Ada dari APBD, APBD Provinsi dan APBN.
“Itu ada dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) ada non fisik dan fisik, ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan APBD,” katanya, Sabtu (9/11/24).
Markus menjelaskan pada pertemuan hari pertama dengan Disdik, pihaknya membahas terkait dana BOS sekitar Rp 95 miliar. Dana Bos tersebut, sebagian sebesar difokuskan kepada pengadaan barang dan jasa.
“Barang dan jasa ini, pengadaan alat kebutuhan sekolah seperti laptop, print dan lain sebagainya. Ada juga pengadaan alat kebersihan dan rehab bangunan,” ujar politisi PDIP.
Dana BOS ini, kata Markus dialokasikan per siswa. Untuk SD Rp 1.070.000 per siswa dan SMP Rp 1.150.000 per siswa.
Sedangkan untuk usulan pembangunan sekolah baru, dijelaskan Markus tidak ada. Hanya yang ada untuk usulan fisiknya, rehab.
“Saya melihat sih, sebagian sudah sesuai. Ada memang yang belum sesuai karena perencanaan kurang matang, kami rasionalisasi,” jelasnya.
Usulan tidak sesuai tersebut, dicontohkan Markus pembangunan gedung baru SMP Negeri 6 Juata Laut. Disitu tidak bisa dibangun gedung baru, karena kendala lahan.
“Di SMP 6 itu belum siap dibangun gedung sekolah baru, karena apa lokalnya masih digunakan sementara kita cari lahan baru tidak ada. Makanya rapat dengan Disdik, anggaran itu kami minta dialihkan karena perencanaan tidak matang,” pungkasnya.
Ditambahkannya, soal usulan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K, sudah disiapkan. Pagu yang diajukan, disesuaikan dengan kebutuhan.
“Ini kan kita belum tahu besarannya berapa, karena kadang-kadang regulasinya berubah-ubah. Tapi mereka sudah siapkan itu,” bebernya.
Komisi 2 berharap ada penambahan bangunan ruang kelas baru. Sebab setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB), selalu jadi polemik karena kekurangan ruang belajar.
“Seperti di Tarakan Utara, itu hanya ada dua SMP. Idealnya itu harusnya ada tiga SMP, karena lulusan siswa SD yang ada tidak tertampung semuanya jadi perlu ada penambahan termasuk di daerah lainnya,” tutupnya.(*)
